Laporan Konsorsium Pembangunan Berkelanjutan NTT – MCAI

Optimasi Pengelolaan Das Kambaniru, Karendi, Dan Mangamba Katewel Melalui Aksi Konservasi Lingkungan Dan Peningkatan Ekonomi Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

July 2016 – Februari 2018

Konsorsium Pembangunan Berkelanjutan Nusa Tenggara Timur (KPB NTT) merupakan konsorsium yang beranggotakan 9 LSM dari Pulau Timor dan Pulau Sumba. CIS Timor memimpin konsorsium dengan 8 anggota yaitu: Bengkel APPEK (Kupang), YASALTI, KOPPESDA, Yayasan PELITA (Sumba Timur), Yayasan Satu Visi (Sumba Tengah), PAKTA (Sumba Barat) Yayasan Sumba Sejahtera dan Yayasan Sosial Waimaringi (Sumba Barat Daya).

KPB NTT merupakan salah satu penerima hibah Proyek Kemakmuran Hijau yang telah melaksanakan proyek “Optimalisasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kambaniru, Karendi, dan Mangamba Katewel Melalui Upaya Pelestarian Lingkungan dan Peningkatan Ekonomi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah dan Sumba Listrik di Nusa Tenggara Timur”. Sejak Juli 2016-Desember 2017 dan diperpanjang hingga Februari 2018.

Proyek dilaksanakan di wilayah fokus geografis program Kemakmuran Hijau yaitu di 4 kabupaten di Pulau Sumba, khususnya di 30 desa dari 12 kecamatan yang berada di tiga daerah aliran sungai (10 desa di Kambaniru di kabupaten Sumba Timur; 10 desa di Karendi DAS di Kabupaten Sumba Tengah dan Sumba Barat, serta 10 desa di DAS Mangamba Katewel di Kabupaten Sumba Barat Daya). Proyek ini telah memberikan manfaat bagi 5.972 rumah tangga miskin atau 26.839 jiwa yang tersebar di 337 kelompok binaan.

Lokasi Program

Proyek ini ditujukan untuk mengatasi tiga masalah utama, yaitu: 1) Deforestasi di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) akibat kerusakan lingkungan yang hanya menyisakan 6,5% kawasan yang tertutup hutan. Apalagi, minimnya akses permodalan membuat masyarakat yang tinggal di sekitar DAS menggantungkan mata pencahariannya pada sumber daya hutan. 2) Rendahnya produksi pertanian di tingkat lokal yang tidak mampu memenuhi permintaan pasar lokal mengakibatkan ketergantungan pada produk luar. Misalnya, sebagian besar sayuran dan buah-buahan di pasar lokal berasal dari luar Sumba yang harganya cukup mahal dibandingkan dengan produk lokal. 3) Rendahnya produksi hewan lokal seperti daging sapi dan babi juga membuat stok hewan untuk pasar lokal mengandalkan stok dari luar Sumba yang memang jauh lebih mahal dari lokal.

Tujuan dari proyek ini telah diukur melalui hasil dan berharap dapat berkontribusi langsung pada tujuan utama program Kemakmuran Hijau yaitu “Meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat miskin, rumah tangga di 30 desa dari 12 kecamatan di 4 kabupaten”. Dua hasil utama dari proyek ini adalah:

1) Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dan perwakilan rumah tangga di sepanjang DAS dalam pengentasan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi rendah emisi & pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Untuk meningkatkan kapasitas stakeholders dalam memahami isu-isu pengentasan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi rendah emisi maka dilakukan beberapa tahapan kegiatan berupa sosialisasi, FGD Analisis Lanskap dan Lifescape, FGD Kajian Risiko Rumah Kaca, Workshop Sosialisasi Lanskap dan Lifescape Hasil Analisis, Pelatihan Penyusunan Rencana Aksi Desa Mitigasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Pelatihan Integrasi RADes ke dalam RPJMDes dan RKPDes. Dari kegiatan yang dilakukan, terlihat sangat antusias dari stakeholder dan perwakilan rumah tangga yang sangat tinggi dari 4 kabupaten binaan. Hal ini dapat dilihat dengan tingginya angka partisipasi aktif dalam kegiatan – kegiatan tersebut melebihi target yang telah ditetapkan dalam proyek. Total pemangku kepentingan yang telah mengetahui dan memahami Pertumbuhan Rendah Emisi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan berjumlah 1.578 orang dari target 1140 pemangku kepentingan/perwakilan rumah tangga.

Selain peningkatan kapasitas, proyek juga memastikan bahwa pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah desa dapat berkontribusi secara signifikan untuk mengimplementasikan isu ekonomi rendah emisi di tingkat desa, dengan memasukkan isu pertumbuhan ekonomi rendah emisi ke dalam desa. Perencanaan pembangunan proyek yang dilakukan adalah menginisiasi Rencana Aksi Desa Mitigasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca serta Pelatihan Integrasi RADes ke dalam RPJMDes dan RKPDes. Dengan demikian isu pertumbuhan ekonomi rendah emisi dapat berjalan berkelanjutan di desa meskipun proyek telah berakhir. Hingga akhir proyek, pada tahun pembangunan 2017/2018, 16 Pemerintah Desa telah mengintegrasikan isu pertumbuhan ekonomi rendah emisi baik melalui dokumen RADES maupun diusulkan langsung dalam proses MUSRENBANGDes, sedangkan pada 2018/2019, 14 desa yang belum mengintegrasikannya telah melakukan hal yang sama dan mulai memasuki persiapan pelaksanaannya setelah pengesahan RKPDes 2018/2019 pada bulan Februari–Maret 2018.

Seluruh kegiatan untuk mencapai outcome ini telah selesai 100% dengan indikator pencapaian mencapai 84,44%. Di mana indikator Jumlah Pemerintah Desa di Daerah Aliran Sungai yang Mengintegrasikan Pertumbuhan Ekonomi Rendah Emisi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Dalam perencanaan pembangunan Desa baru mencapai 16 desa atau sama dengan 53,33% dari target 30 desa.

2) Meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin, rentan dan perempuan melalui pengenalan teknik hortikultura yang mengurangi emisi, meningkatkan akses pasar dan permodalan.

Proyek ini mendukung pertumbuhan ekonomi rendah emisi dengan memberikan pelatihan kepada petani penerima manfaat baik secara langsung maupun oleh kader petani yang terlatih. Sebanyak 450 petani (L:204 dan P:246) dilibatkan dalam beberapa kegiatan pelatihan langsung oleh konsorsium yaitu Pelatihan Budidaya Hortikultura yang baik, hemat air dan rendah emisi, Pelatihan Intensifikasi Ternak, Pelatihan Silvikultur, Pelatihan Gender dan Pelatihan Kepemimpinan dan advokasi.

Dari ke 450 petani terlatih ini dengan diampingi oleh tim program kemudian melatih semua petani penerima manfaat yang menjadi sasaran program untuk juga dapat mengetahui dan mengimplementaiskan introduksi teknik budidaya yang baik dan rendah emisi baik itu untuk membudidayakan komoditi hortikultura, tanaman pakan ternak maupun tanaman kayu.

Berbagai tantangan dan kendala yang dialami saat impelementasi program sangat mempengaruhi capaian hasil ini, sebut saja keterlambatan dalam proses pengadaan yang membuat input program sangat terlambat sehingga proses budidaya tidak maksimal dilakukan sesuai dengan schedule program berakibat pada keterlambatan hasil yang didapat bahkan setelah project berakhir, sebagian penerima manfaat belum mendapatkan hasil.

Sebagian penerima manfaat yang telah merasakan hasilnya dengan inidikator meningkatnya pendapatan rumah tangga adalah petani hortikultura, sementara kelompok petani yang membudidayakan tanaman pakan ternak hanya sebagian kecil karena belum masuk masa panen dan petani yang membudidayakan tanaman kayu belum mendapatkan hasil dari project ini.

Hinga akhir project bersarkan survey pendapatan yang dilakukan tercatat 2986 KK atau setara 99,53% telah merasakan peningkatan pendapatan dari menerapkan budidaya hortikultura mengacu pada portofolio komoditas dan menggunakan teknis hemat air serta rendah emisi. Komiditi yang ditanam berupa sayur dan buah seperti sawi putih, kol, bayam, cabe kecil, cabe besar, petsay, pare, ketimun, bunga kol, terong, tomat, lombok, bawang, kangkung, kacang panjang, buncis, papaya california, semangka dan wortel. Sebagian besar komoditi yang telah dikembangkan telah dipasarkan kecuali papaya california, wortel, dan semangka. Berdasarkan survey peningkatan pendapatan, rata – rata petani yang telah menjual komoditinya meningkat pendapatannya lebih dari range 100% hingga mencapai 500% dari pendapatan bersih sesebelumnya.

Pada outcome kedua ini belum semua proses budidaya mencapai tahapan hasil, dikarenakan keterlambatan proses distribusi serta penanaman dan lainnya dari kuartal–kuartal sebelumnya. Beberapa aktivitas yang belum dilakukan mempengaruhi pencapaian indikator–indikator pada outcome kedua sehingga pada outcome kedua ini baru mencapai 73, 7%. Jika kedua outcome dalam project ini dipersentasekan pencapaiannya maka project ini baru mencapai kurang lebih 79, 07%.

Kini aktivitas project telah selesai, dan untuk memastikan keberlanjutan dari aktivitas dan program yang telah dilakukan di desa dampingan ini telah di rumuskan menjadi komitmen secara bersama baik itu petani, pemerintah desa hingga tingkat kabupaten dan lembaga–lembaga anggota konsorsium.

Beberapa rumusan utama yang menjadi kesepakatan adalah pada tingkat masyarakat petani penerima manfaat mengoptimalkan benih yang telah dibibitkan kembali untuk musim tanam berikutnya di lahan–lahan demplot sehingga lahan demplot terus aktif dan menjadi pusat pembelajaran dan pengembangan komoditas yang diunggulkan, hal ini penting untuk melihat komoditas apa yang paling bisa diunggulkan untuk juga mendukung program kementerian desa yakni satu desa satu produk. Pada tingkat pemerintah desa, upaya untuk terus mengintegrasikan isu pertumbuhan rendah emisi ke dalam RKPDes tiap tahunnya terus dilakukan guna menjaga keberlanjutan proses yang telah dibangun di desa dan menjamin keberlanjutan pendanaan bagi petani di desa.

Di level pemerintah kabupaten, instansi terkait seperti Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan telah membuka ruang bahkan telah menyetujui beberapa agenda kegiatan yang diusulkan dan telah dialokasikan dalam DIPA Tahun 2018/2019 untuk melakukan pendampingan lanjutan khususnya pada tahapan pasca panen untuk meningkatkan nilai ekonomis komoditi yang dikembangkan oleh petani. Memberikan dukungan melalui pelatihan–peltihan yang diselenggarakan pada tahun 2018 menjadi dukungan utama Dinas terkait. Selaian itu BP DAS NTT terus menyuplai anakan pohon kepada petani silvikultur untuk terus melakukan perluasan tutupan lahan DAS dan memperbaiki lahan kritis di sepanjang DAS.

Pada level konsorsium sendiri, anggota konsorsium yang berdomisili di sumba telah berkomitmen untuk terus mengawal proses integrasi yang telah dibangun dengan pemerintah desa. Hal ini telah dilakukan, salah satunya dengan memfasilitasi salah satu aktivitas yang telah dicanangkan dalam RKPDes 2018/2019 yakni Training Gender yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Dokaka, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat pada awal februari 2018. Selain itu mencari donor lain untuk melanjutkan program juga diupayakan oleh anggota konsorsium, salah satunya yang telah berjalan adalah Yayasan Satu Visi sebagai penanggung jawab DAS Karendi yang sedang melakukan project bersama DGM (Dedicate Grant Mechanism) Indonesia dan AMAN (Aliansi masyarakat Adat Nusantara) untuk memetakan hutan Adat di Kabupaten Sumba Barat melibatkan penerima manfaat di DAS Karendi (Sumba Barat), sebagai penerima manfaat untuk melakukan proses lanjutan pengembangan dan pemanfaatan kawasan hutan di desa.