(Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Sekolah)

 

Handicap International Federation adalah salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang/isu pengurangan risiko bencana dan pengarusutamaan isu kecacatan.

Semenjak bulan Januari hingga Desember 2011, CIS Timor menjadi salah satu mitra kerja Handicap International dalam sebuah program yang bernama School Disaster Risk Reduction (SDRR) atau program pengurangan risiko bencana berbasis sekolah di empat sekolah dasar di kabupaten Belu, diantaranya tiga sekolah dasar inklusi yaitu SDI Tenukiik, SDI Tulamalae dan SDI Haliulun serta satu Sekolah Luar Biasa Negeri Tenubot.

 

Dalam kegiatan ini, CIS Timor sebagai mitra melakukan kegiatan-kegiatan di sekolah bersama para guru, kepala sekolah dan para siswa. Sebagai kegiatan perdana di sekolah, CIS Timor memfasilitasi sebagai nara sumber dalam kegiatan pelatihan (training) untuk guru-guru yang kemudian terbentuk menjadi salah satu Unit Kesiapsiagaan Sekolah (Emergency Focal Point) di sekolah mereka masing-masing. Dalam kegiatan pelatihan ini, materi yang diberikan adalah pengenalan Isu Pengarusutamaan Kecacatan dan Siklus Manajemen Pengurangan Risiko Becana (PRB) serta Konsep-konsep Bencana.

 

Kegiatan berikutnya adalah membentuk siswa siaga sekolah sebanyak 35 orang disetiap sekolah, dimana siswa siaga ini akan menjadi pendamping sebaya yang akan membantuteman-teman mereka yang lain ketika situasi darurat terjadi. Siswa siaga yang berjumlah 35 orang ini juga diberikan penguatan kapasitas mengenai kebencanaan dalam berbagai bentuk kegiatan dengan metode-metode yang dapat merangsang mereka untuk dapat memahami, peduli dan siaga menghadapi setiap bencana yang datangnya secara tiba-tiba, seperti halnya terlihat dalam gambar ini, siswa sedang menonton film bencana.

 

Untuk meningkatkan kesadaran anak-anak akan bahaya sebuah bencana, maka para siswa siaga diberikan kesempatan untuk mencari tahu jenis bahaya apa saja yang sering dan memiliki potensi besar akan terjadi dan dapat membahayakan mereka di sekolah, kegiatan ini dinamakan penentuan bahaya prioritas. Anak-anak sengaja dilibatkan secara langsung dalam penetuan bahaya prioritas karena anak-anak merupakan salah satu kelompok rentan yang punya potensi besar dapat menjadi korban ketika bahaya datang.

Pelatihan Pertolongan Pertama (First Aid) kepada guru-guru emergency focal point, materi pertolongan pertama merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam program pengurangan risiko bencana dimana hasil dari pelatihan ini adalah para guru tersebut mampu melakukan tindakan pertolongan pertama kepada para siswa yang menjadi korban dalam sebuah bencana.

Setelah bahaya prioritas terindentifikasi dan penguatan kapasitas bagi para guru dan siswa telah dilakkan, maka kegiatan selanjutnya adalah menyusun sebuah dokumen rencana kesiapsiagaan sekolah atau yang biasa disebut “Contingency Planing” (rencana kontinjensi). Dalam dokumen Contingency Planing ini dipaparkan sebuah scenario tertulis tentang semua tindakan yang akan diambil dalam situasi darurat. Semua gugus tugas terbagi dalam 6 gugus tugas dimana akan bergerak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan.

 

Sebagai kegiatan lanjutan dari hasil penyusunan sebuah dokumen rencana kontinjensi sekolah (School Contingency Planing) yang telah disusun bersama yang melibatkan semua warga sekolah adalah formalisasi dokumen, yaitu dengan melakukan simulasi / Mockdrill guna melihat kembali semua tahapan-tahapan penanganan kedaruratan sebelum diaktivasi. Simulasi ini berfungsi untuk melihat juga apakah semua gugus tugas yang sudah terbentuk dapat melakukan tindakan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang dipercayakan secara tepat dalam merespon ketika terjadi situasi darurat sesuai dengan perubahan status bahaya, seperti aman, siaga, awas dan tanggap darurat. Serta melihat kepekaan siswa-siswi terkait situasi darurat, dimana para siswa ini merupakan kelompok rentan yang dapat saja menjadi korban bencana apabila belum mengetahui cara melindungi dan mengevakuasi diri terkhusus siswa ABK yang keberadaan mereka sering dilupakan.

---------------------------

 

 

(Sebuah Cerita Bersama Para Perempuan Kader Posyandu)

 

***

Oleh : Wendy Bullan

 

***

 

Aku anak sehat, tubuhku kuat, Karena ibuku rajin dan cermat
Semasa aku bayi, slalu diberi ASI, Makanan bergizi dan Imunisasi
Berta badanku ditimbang slalu, Posyandu menunggu setiap waktu
Bila aku diare, ibu slalu waspada, Pertolongan Oralit slalu siap sedia.

 

Dahulu, ketika lagu diatas dinyanyikan, pasti semua orang akan membayangkan Posyandu. Pos pelayanan terpadu untuk kesehatan ibu dan anak.

Ya! sepertinya posyandu menjadi sangat familiar sebagai tempat ibu dan balita memonitoring kesehatan mereka. Hampir 40 tahun Posyandu dicanangkan di Indonesia, sejak adanya gagasan poyandu (Pos Pelayanan Terpadu) oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 1970.

Namun, belum semua orang indonesia merasa familiar dengannya. Apalagi untuk bercerita, sekedar mencari tahu kegiatan posyandu dan yang terlibat di dalamanya. Cerita posyandu masih kalah bersaing dengan cerita- cerita kriminalitas, korupsi dan gosip. Padahal disinilah tempat paling dekat dengan masyarakat, yang membantu dalam memantau kesehatan ibu dan balita.

Posyandu masih menjadi tempat yang identik dengan ibu (perempuan) dan balita karena merekalah yang wajib mengunujungi posyandu setiap bulannya. Seakan- akan tugas memantau perkembangan balita menjadi tugas seorang ibu, yang sudah sejak dahulu ditetapkan tugasnya melakukan semua hal yang berkaitan dengan tugas domestik.

 

Perempuan dan Posyandu

Sebagai sebuah cita- cita, kehadiran posyandu merupakan sarana masyarakat bertukar informasi tentang segala permasalahan mereka. Serta memperoleh pelayanan kesehatan dan Keluarga Berencana.

 

Posyandu nantinya mendorong peran serta masyarakat secara teratur dan berkesinambungan untuk terciptanya kesehatan yang optimal bagi masyarakat.

 

Posyandu yang berada di bawah tanggung jawab PKK (Pendidikan Kesejahteraan Keluarga)1 . Dalam operasionalnya juga terbawa dengan slogan PKK yakni wanita sebagai penggerak pembangunan dari bawah, untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan keluarga sejahtera. Hal ini menambah kuatnya pandangan bahwa posyandu adalah tempat khusus untuk perempuan (baca; ibu).

 

Dimulai dengan kader posyandu yang rata- rata perempuan. Dan pengukuhan pendapat bahwa yang perempuan-lah yang bertugas mengurus anak, sehingga dialah yang juga bertugas memantau segala hal berkaitan dengan perkembangan si anak.

 

Posyandu menjadi sangat dekat dengan perempuan. Sepertinya ruang eksklusif itu turut dibentuk oleh sebagian kaum adam yang merasa sebuah “keanehan” jika harus pergi ke posyandu membawa anak.

 

****

 

Permata Bunda, Posyandu Pertamaku
Sekumpulan ibu- ibu sedang duduk bersama berdiskusi. Bukan bergosip seperti yang biasanya dikatakan orang- orang, jika perempuan sedang berkumpul. Mereka sedang membicarakan inisiatif membentuk posyandu di Kelurahan Oesapa. Jelas tak tampak di situ ada kaum lelaki karena yang dibicarakan adalah posyandu.

 

Hartini Anin (56), jumlah kerutan di wajahnya tidak mengurangi semangatnya untuk tetap menjadi kader. Sudah sejak tahun 1990. Di tahun ini pula posyandu di Kelurahan Oesapa dibentuk, tepatnya tanggal 12 Maret.

 

Dibantu pihak PKK dan puskesmas inisiatif membentuk posyandu terealisasi. Permata Bunda nama yang dipilih untuk posyandu pertama di Kelurahan Oesapa ini. Mendekatkan pelayanan bagi balita dan ibu hamil menjadi tujuan didirikannya posyandu.

 

Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, merupakan Kelurahan dengan penduduk terbanyak di Kota Kupang (Tahun 2007; 16.113 jiwa)2 . Heterogen masyarakatnya. Salah satunya, dikarenakan ada dua universitas besar di NTT ada di tempat ini.

 

Dapat dilihat di berbagai sudut, kos- kosan mulai yang mahal, sampai yang paling murah dengan sanitasi yang buruk tersedia. Kelurahan ini juga terletak di pinggiran pantai yang menghasilkan ikan tak pernah habis. Salah

satu pemasok ikan bagi kota Kupang dan beberapa daerah di Kabupaten Kupang, TTS (Timor Tengah Utara) bahkan TTU (Timor Tengah Selatan).

 

Kita akan bertemu kumpulan orang- orang Bugis- Makasar di sekitar Pantai Oesapa, mereka kebanyakan menjadi nelayan, baik sebagai buruh maupun juragan kapal ikan .

 

Oesapa yang heterogen pernah meninggalkan sejarah kelam di tahun 1998, sebuah kerusuhan berbau SARA yang meninggalkan luka dalam bagi semua. Seiring waktu semua menjadi sadar akan kehilangan dan ketakutan yang terjadi. Membuat semua pihak merasa tersiksa. Tak peduli mayoritas atau minoritas, penduduk asli maupun pendatang.

 

Mahasiswa, pegawai, pelajar, buruh, nelayan, dan masih banyak lagi dapat di temui di sudut Oesapa. Ditambah migrasi yang terjadi. Ketika lahan di desa semakin sempit dan perubahan iklim membuat pertanian tak mampu memenuhi kebutuhan hidup. Oesapa menjadi pilihan untuk bermigrasi bagi sekelompok orang.

 

Tempat strategis yang menjanjikan, membuat setiap tahunnya akan banyak warga baru di Oesapa. Baik yang ingin tinggal menetap, maupun karena tuntutan pendidikan, atau demi sesuap nasi.

 

Hal ini juga yang membuat setiap tahun jumlah ibu dan balita di kelurahan berubah- ubah, ada yang datang dan pergi. Hingga akhir juli 2010 tercatat 891 balita di posyandu3 . Walaupun tidak semuanya hadir di posyandu setiap bulannya.

 

“Awalnya banyak orang setuju membuat posyandu di kelurahan Oesapa, tapi ketika diminta jadi kader posyandu banyak juga yang menolak”, kata Hartini Anin bercerita.

 

Wanita yang sehari- harinya dipanggil Mama Anin ini, adalah ketua Pokja (Kelompok Kerja) IV PKK4 sekaligus kader posyandu, yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan posyandu.

 

“Cukup sulit waktu itu mengajak orang menjadi kader, harus mengunjungi rumah ke rumah, bercerita. Akhirnya ada juga yang mau menjadi kader”. Ungkap Mama Anin sambil mengingat- ingat.

 

“Awal didirikan, satu posyandu hanya satu orang kader. Kemudian berkembang menjadi lima orang kader untuk satu posyandu hingga sekarang”, tambahnya bercerita, seolah tak ingin kembali ke masa tersebut.

 

Saat ini posyandu di Oesapa sudah sepuluh. Di tahun 2000-an, namanya diganti menjadi Posyandu Bougenvil dari 1 hingga 10. Bukan tanpa tantangan posyandu berkembang. Tapi “kehidupan” posyandu harus terus berjalan, tanpa terasa dua puluh tahun sudah umur posyandu.

Dua puluh tahun juga kader posyandu melayani sebagai relawan. Apakah mungkin di umurnya yang hingga dua puluh tahun, posyandu masih tetap menjadi tempat khusus untuk perempuan.

 

“Saya senang jadi kader, bisa bertemu banyak orang, bercerita. Saya suka berkumpul dengan orang banyak”. Begitulah jawaban Ibu Hartini Anin ketika ditanya mengapa mau menjadi kader.
“Dengan menjadi kader. Mungkin saja, saya bisa membuktikan bahwa saya mengasihi orang lain dengan tindakan”. Tambahnya dengan logatnya yang khas timor- jawa. Maklum ibu dua anak ini asli Malang, namun telah lama tinggal di Kupang setelah menikah.

Menjadi kader bukanlah suatu pekerjaan gampang; butuh komitmen, konsistensi bahkan semangat kerelawanan yang tinggi. Bukan tanpa resiko mereka memilih menjadi kader, membagi waktu dengan tugas, keluarga bahkan harus berpikir keras, bagaimana mengajak para ibu- ibu tetap datang ke posyandu.

“Saya guru SMA, juga ibu rumah tangga. Memilih menjadi kader, harus mampu membagi waktu. Bagi saya dengan menjadi kader saya bisa melakukan sesuatu untuk orang lain”. Tegas Frederika Ogga- Djawa (46), kader posyandu bougenvil tiga ini.
“Pengalaman sebagai ibu membuat saya terpanggil untuk menjadi kader”, tambah Ibu Rovina Djangu (49) kader posyandu lainnya.
“Saya juga binggung kenapa mau menjadi kader posyandu. Gaji tidak dapat. Kadang- kadang kita harus bisa membagi waktu antara rumah dan posyandu”. Ungkap Rumiyati.
Masih muda, belum menikah. Bukan hambatan baginya untuk menjadi kader posyandu. Keputusannya menjadi kader, mengalahkan anggapan bahwa ibu- ibulah yang punya rasa tanggung jawab untuk melayani sebagai kader. Rumiyati (29), wanita berjilbab ini mulai menjadi kader sejak tahun 2000.
“Rasa ingin membantu. Mungkin itu yang membuat saya mau menjadi kader. Seperti, ada rasa bahagia jika bertemu ibu- ibu, balita dan saling menyapa”. Tambah Rumiyati dengan senyuman di bibir.

 

Bisa dibayangkan bantuan dari Pemerintah Kota Kupang dari APBD kota, untuk tiap posyandu satu tahun Rp. 1.500.000,-. Yang dipakai untuk transportasi kader lima orang sebesar Rp. 1.000.000,-. Untuk administrasi Rp. 100.000,- dan sisanya Rp.400.000,- untuk pemberian makanan tambahan (PMT) selama setahun.

Di beberapa posyandu kader harus kreatif untuk mendorong para orang tua dengan cara; tabungan anak. Tabungan disimpan di Posyandu hingga anak berusia lima tahun, bisa diambil. Tabungan ini, nantinya dapat membantu untuk keperluan anak masuk sekolah. Besarnya tabungan minimal Rp. 5.000,-/ bulan, tergantung kemampuan orang tua. Tabungan ini diharapkan menjadi “pengikat” para orang tua terus datang ke posyandu untuk memonitoring kesehatan anaknya.

Posyandu lain berinisiatif untuk membuat arisan. Selain sebagai penyemangat agar orang tua lebih aktif ke posyandu. Ini sebagai ajang diskusi menyangkut posyandu, perkembangan anak serta kesehatan umumnya.

“Sepertinya menjadi kader membuat kami lebih kreatif”. Jelas seorang kader dengan yakin.
“Tantangan selalu ada. Dan itu mendorong kami untuk berpikir bagaimana jalan keluarnya”. Curhat Hartini Anin menambahkan. “Sekarang saja kami kebingungan karena KMS sangat terbatas”. Hartini diam sejenak. “Kami minta ke Puskesmas tidak ada. Menurut mereka dinas tidak memproduksi lagi. Tidak tahu kenapa. Ya sudah kita foto copy saja. Banyak ibu- ibu mengeluh Tapi kita tak punya pilihan to?” Tambah Hartini dengan raut wajah kebingunan.

 

****

 

Lima Meja Pelayanan
Seorang ibu terlihat menggendong anaknya, di satu tangannya memegang anaknya yang lain. Berjalan menuju rumah yang sudah penuh beberapa ibu dan bayi mereka. Dari jauh terlihat timbangan besi digantung pada atap rumah. Sebuah kain putih di kaitkan pada pengait besi yang agak tajam.

Oh…ada suara tangisan dari balik kain. Seorang anak sedang ketakutan, dikira sang ibu meninggalkannya setelah ditaruh di dalam kain untuk ditimbang.

7,5 kg beratnya! Terdengar suara seorang ibu kader setelah selesai menimbang. Melaporkan pada rekan kader lain yang sedang sibuk mencatat.

Marselina Nenohai (32) ibu dua anak ini terus setia mengantarkan anaknya ke posyandu. “Sudah sejak anak pertama, saya selalu bawa ke posyandu. Waktu itu tahun 2002”. Cerita Ibu Marselina.
Mau diimunisasi? Tanya kader kepada sang ibu setelah menimbang.
“Ia ibu, mau imunisasi campak”. Jawab Ibu Marselina dengan yakinnya.
“Oh…ibu kalau mau imunisasi campak harus di puskesmas. Karena obatnya jika sekali dibuka, harus dipakai habis. Mereka hanya mau di Puskesmas, supaya jumlah yang diimunisasi banyak, jadi tidak rugi”. Jelas sang kader.

Beberapa ibu yang lain menyusul menimbang anak mereka, kemudian memberikan KMS untuk dicatat hasil penimbangan oleh kader sebagai monitoring.

Terdengar di bagian lain ruangan itu suara tangisan anak- anak, setelah disuntik ibu bidan. “Anak ibu nanti akan panas, sebagai rekasi dari imunisasi ini”. Kata sang bidan sambil memberikan obat penurun panas. “Ini diminum 3 X ¼, sebagai penurun panas” Jelas sang bidan menambahkan.

 

Mengingat posyandu tentu tak akan terpisah dari istilah lima meja. Yakni; pendaftaran, penimbangan, pengisian KMS, penyuluhan perorangan berdasarkan KMS, pelayanan KB, Imunisasi, Pemberian vitamin A Dosis Tinggi.

Namun, yang berjalan hanyalah terbatas pada kegiatan penimbangan bayi, pengisian KMS, pemberian makanan tambahan serta pemberian Vitamin A pada bulan Februari dan Agustus.
Posyandu masih terkesan sebagai rutinitas setiap bulan. Penimbangan balita, dan pemberian imunisasi, sementara komunikasi yang terbangun antara kader, pengunjung posyandu, para bidan, kader PKK tidak berjalan dengan baik.

Tenaga medis pun selalu berlindung di balik alasan kekurangan tenaga dan fungsi mereka hanya pelayanan, bukan sebagai penggerak masyarakat.

 

****

 

Lelaki Hebat di Posyandu
Beribu pujian akan keluar dari mulut ibu- ibu, jika melihat ada bapak- bapak yang membawa anaknya ke posyandu. Pujian itu seolah mengalahkan, pujian terhadap para ibu-ibu yang setiap bulannya dengan setia membawa anak mereka ke posyandu. Cerita itu akan menjadi topik yang menarik untuk dibicarakan.

Siang itu, seorang bapak penuh kepastian mengantar anaknya ke posyandu. Ini bukan kali pertama ia berkunjung ke posyandu. Secara bergantian ia dan istrinya megantar anak mereka ke posyandu. “Terkadang mereka datang bersama, membawa dua anak mereka”. Cerita salah seorang kader posyandu yang biasa melayaninya, dengan bangga.
“Andai semua bapak- bapak seperti Pak Zaka. Pasti mama- mama tidak perlu pusing berpikir bagaimana membagi waktu untuk urus rumah dan bawa anak ke posyandu”. Kata Maria Mansur (38) salah satu kader Posayandu Bougenvil tiga dengan ketusnya.
“Pasti setiap bulan tidak ada anak yang KMS-nya kosong karena tidak datang ke posyandu”, tambahnya seolah memperjelas pernyataannya, dengan logat timor yang terdengar agak kasar.

Keanehan tak nampak dalam diri Zakarias (30) seperti lelaki lainnya, ketika harus membawa anaknya ke posyandu. Bekerja sebagai koster di salah satu gereja tidak membuatnya lupa untuk membawa anak ke posyandu.
“Apa yang saya lakukan adalah wujud dari janji yang sudah saya ucapkan ketika menika. Ini anak kami, bukan anak saya atau dia. Jadi harus urus juga sama- sama”. Kisah bapak yang yang selalu tersenyum, bagai menikmati hidup tanpa beban ini.

Lelaki hebat tak hanya ditemui di bougenvil tiga. Dengan baju batik hijua seorang bapak membawa anaknya menuju posyandu bougenvil satu. Tanpa kata- kata cuma senyuman tipis, dia langsung meletakkan anaknya di dalam timbangan.
“Delapan kilogram beratnya”, kata sang kader! Sepertinya berat sang anak sesuai dengan umurnya yang masih sepuluh bulan. Tanpa komentar kader menulis di KMS (Kartu Menuju Sehat) sang bayi.

Merasa tidak ada masalah dengan anaknya, dia langsung pulang. Masih dengan senyuman yang tak pernah pudar.
“Dia itu guru. Tapi masih sempat antar anaknya ke posyandu”. Kata Rumiyati, ketua kader posyandu bougenvil satu ini.

 

Tak jauh dari tempat posyandu bougenvil satu. Setiap bulan tanggal 16 pasti rumah Ibu Getreda Natun akan ramai. Ya! Setiap tanggal itu adalah jadwal bagi posyandu bougenvil tujuh. Getreda Natun adalah ketua kader di posyandu tersebut. Rumahnya dipilih sebagai tempat posyandu setelah beberapa kali sempat berpindah- pindah.

Posyandu sudah hampir selesai di pukul 10.00. Waktu datang seorang ibu bersama suaminya sambil menggendong anak mereka. Langkah bapak itu terhenti ±200m dari posyandu. Anaknya diberikan ke gendongan sang istri. Bawah pohon yang rindang menjadi tempat duduknya, sambil menatap anak dan istriya yang melangkah ke posyandu. Memantau dari jauh sepertinya menjadi aktivitas sang bapak untuk beberapa waktu.

“Mengapa suaminya tidak diajak bergabung? Pasti senang punya suami yang mau mengantar ke posyandu.” tanya sang kader pada ibu tersebut.
“Dia malu, karena yang ada di posyandu semuanya perempuan”. Jawab sang ibu dengan perasaan bangga nampak dari matanya.
Meskipun cuma memantau dari jauh. Sebuah harapan, mematahkan rasa pesimis terasa muncul dalam benak.

Mungkinkah mereka adalah bagian dari beberapa orang yang merasa, bahwa tugas untuk menjaga, mendidik anak, dengan selalu memastikan kesehatan mereka adalah kewajiban semua orang. Tak peduli laki- laki atau perempuan, ayah atau ibu, saudara laki- laki atau saudara perempuan.

 

****

Perempuan Penjaga Masa Depan
Gadis kecil berusia kurang lebih 10- 11 tahun itu melangkah menuju posyandu. Sesekali terlihat ia menggendong adiknya, kemudian diturunkan jika merasa tak sanggup lagi menggendong. Diana nama gadis kecil itu.
“Mama lagi masak, jadi saya yang membawa adik ke posyandu”. Diana menjelaskan ketika ditanya ibu kader, sambil memberikan KMS adiknya pada sang kader.
“Bulan lalu datang posyandu?”. Sejenak berhenti sambil menulis KMS. Sang kader lanjut bertanya dengan senyuman di bibir: “Kenapa berat badanya turun?”.
Sambil menggeleng dengan raut kebingungan Diana menjawab “Tidak tahu, mama yang mengantar”.

Selesai menimbang, Diana boleh pulang dengan seribu satu pesan dari kader kepada ibunya.

Para kader begitu sibuk menulis bukan saja tentang adik Diana tetapi beberapa bayi, hingga ratusan. Dari KMS ke buku register, yang kemudian harus dilaporkan kepada ketua pokja IV untuk direkap semuanya.

Hasil rekapan dari posyandu akan dikalkulasikan ulang sesuai standar dari WHO, untuk menghitung tingkat gisi baik, sedang dan buruk. Sedangkan standar dari KMS tidak digunakan, hanya sekedar untuk mencatat perkembangan setiap bulannya di kartu kontrol.

“Sekarang, puskesmas sudah memakai standar WHO. Jadi rekapannya harus dihitung ulang. Jika memakai standar garis di KMS maka angka gizi buruk akan lebih banyak. Dibandingkan memakai standar WHO”. Jelas Ibu Hartini Anin yang setiap bulannya harus keliling sepuluh posyandu untuk merekap semua itu.

Posyandu sebagai pusat pelayanan yang terdekat di masyarakat, menjadi tempat yang paling gampang diakses untuk mengetahui perkembangan anak. Segala data yang diperoleh dari posyandulah yang akan dipakai oleh puskesmas sebagai laporan ke Dinas Kesehatan.
“Kami sebagai kader sepertinya hanya diperlukan kalau ada yang ingin mengambil data tentang gizi buruk. Setelah itu mereka akan cuek saja”. Ungkap Ibu Frederika Ogga- Djawa yang melayani sebagai kader kurang lebih delapan tahun.

Tambahnya sambil mengingat; “Kalau ada kunjungan tiba- tiba dari pihak terkait pasti kami yang dipanggil. Terdiam sambil mengerutkan dahi. “Waktu itu ada kunjungan dari Wakil Walikota dan rombongan. Tiba- tiba saya di telepon dokter harus segera siap- siap karena Pak wakil mau mengunjungi wilayah kami”. Sambil tersenyum ia melanjutkan: “Waktu itu saya membawa Pak Wakil ke wilayah yang mobil tidak bisa masuk. Jalan kaki juga susah. Tapi tidak apa- apa supaya pak Wakil juga tahu bagaimana keadaan wilayahnya”.

Menurut para kader, posyandu mengalami stagnasi karena banyak faktor, antara lain: kader kurang aktif dan kurang semangat, ada pendekatan proyek yang melemahkan inisiatif masyarakat (ada bantuan baru ke posyandu), kurangnya pemberdayaan.

Belum jelasnya siapa ”pemilik”posyandu juga menjadi masalah, masyarakat yang dikatakan pemilik posyandu “cuek”. Sedangkan puskesmas, karena merasa posyandu milik masyarakat, sehingga pengembangan bukan urusan mereka (puskesmas hanya untuk imunisasi).

 

Apapun tantangannya melayani di posyandu harus berjalan terus. Manggantung timbangan setiap bulan, sambil menanti ibu dan balita datang akan terus dilakukan. Tak perduli laki- laki, para bapak, saudara lelaki, berpartisipasi atau tidak, mencatat perkembangan anak dalam KMS terus dilakukan.
Mereka tak pernah tahu apa target MDGs. Yang pasti pelayanan mereka tidak hanya hingga 2015.

Mereka tak pernah membaca Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Mereka tak pernah mendengar pidato presiden tentang target negara untuk kesehatan. Mereka pun tak pernah tahu kalau anggaran negara kebanyakan hanya untuk belanja pegawai.
Yang pasti, menggantung timbangan untuk mengukur anak- anak yang adalah masa depan bangsa terus dilakukan. Meningkatkan kesehatan ibu dan anak dengan melayani di posyandu terus digeluti.

Apa mungkin tugas penjaga masa depan, menjadi tanggung jawab seorang wanita?
Karena perempuanlah yang mengatur ketersediaan pangan dalam keluarga. Ketika air susah untuk didapat, perempuan menjadi orang yang bertanggung jawab untuk mencari.
Perempuan juga yang menjadi kader posyandu. Yang setiap bulannya menggantung timbangan, demi mengukur perkembangan anak- anak sebagai sebuah harapan akan masa depan.

S E L E S A I

**Pernah dimuat dalam buku “MDGs as my Development Goals”, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), 2010.

---------------------------

 

 

(Sepotong cerita dibalik proses repatriasi mandiri akhir 2009 – akhir 2010)

Saat ini jumlah pengungsi di Timor Barat berkisar 23.000 keluarga, mereka semua tersebar di Kota Kupang, kabupaten Kupang, TTS, TTU dan yang terbanyak ada di kabupaten Belu. Di antara mereka, sebagian besar sudah memiliki rumah tinggal yang cukup layak huni bantuan dari pemerintah dan organisasi internasional lainnya, namun tak sedikit juga dari mereka yang masih menempati kamp-kamp pengungsian. Sejak 1999 hingga 2008 secara umum ada tiga jenis program yang diluncurkan pemerintah untuk persoalan pengungsi ini yakni : Relokasi, Repatriasi dan Pemberdayaan.

 

Pada 2003, program repatriasi mulai berkurang peminatnya karena itulah sejak akhir 2005 program repatriasi tidak lagi dijalankan oleh pemerintah dan badan UN (UNHCR dan IOM). Bisa dikatakan sejak itu hampir tak ada eks pengungsi Timor Timur di Timor Barat ini berminat untuk pulang.

 

Sejak 1999 hingga 2005, berdasarkan rekapitulasi data pemerintah lebih dari 18.600-an keluarga atau lebih dari 55 ribu jiwa pengungsi telah kembali ke tanah kelahiran mereka melalui program repatriasi.

 

Minat untuk kembali ke tanah kelahiran ini (Repatriasi) mulai menurun seiring waktu terutama sejak 2005 hingga pertengahan 2009. Namun pada akhir 2009, pada bulan Desember, sekelompok kecil keluarga dari komunitas pengungsi asal Dillor – Viqueque di kamp Naibonat – Kupang meminta CIS Timor membantu mencari jalan keluar bagi 5 keluarga yang hendak kembali ke Timor Leste. Ini kejutan yang luar biasa mengingat fakta menurunnya minat untuk repatriasi sejak 2005 lalu.

 

Proses pemulangan secara sukarela dan mandiri awalnya cukup sulit, karena secara resmi program ini sudah tidak berjalan lagi, pada sisi lain kemampuan dana CIS Timor sangat terbatas. Akan tetapi repatriasi atau pulang kembali ke daerah asal adalah hak pengungsi yang harus dipenuhi, CIS Timor berprinsip bahwa kendala dana maupun daya tak bisa dijadikan alas an untuk tidak memenuhi hak para pengungsi ini. Dengan segala keterbatasan, CIS Timor berusaha untuk memfasilitasi proses pemulangan ini. Sumber dananya macam-macam, ada yang menyumbang secara pribadi, ada juga sumbangan dari organisasi, selain itu CIS Timor juga mengajukan proposal untuk mendapatkan dukungan transportasi dan dukungan biaya untuk konsumsi dan perawatan kesehatan kepada pemerintah. Karena proses yang panjang itu, CIS Timor baru bisa memulangkan ke-lima keluarga (12 jiwa) ini kembali ke kampung kelahiran mereka di Dillor-Viqueque-Timor Leste pada Juni 2010.

 

Salah satu faktor yang menyebabkan kegiatan ini berhasil adalah dukungan penuh dari pihak Timor Leste terutama jaringan CIS Timor di sana yang membentuk “Grupu Serviso Fila Hikas Ba Knua” atau “Working group to Repatriation”, mereka juga melakukan hal yang sama dengan yang CIS Timor lakukan di Timor Barat, menggalang sumbangan dari kantong-kantong pribadi orang-orang yang peduli dengan nasib pengungsi. Mereka juga melakukan lobi kepada pemerintah Timor Leste untuk mendukung proses ini. Secara umum CIS Timor dan FPPA bertanggungjawab memfasilitasi proses hingga ke perbatasan dan ”Working Group to Repatriation” bertanggungjawab memfasilitasi proses pemulangan dari perbatasan hingga ke kampung asal pengungsi.

 

Saat ini kami sedang memfasilitasi proses pemulangan 28 keluarga atau 81 jiwa dari kecamatan Kobalima-Belu ke Timor. Mereka sudah dicabut status kewarganegaraannya, sudah siap pulang ke kampung halamannya tetapi rencana ini masih tertunda karena beberapa kesulitan biaya pada teman-teman di Timor Leste, terutama untuk biaya transportasi dari perbatasan ke desa asal dan bekal hidup sementara selama sebulan bagi mereka yang kembali.

 

Hingga saat ini ke-28 keluarga ini masih terus menanti, mereka berharap bisa merayakan natal di kampung kelahiran mereka di Timor Leste bersama keluarga besar mereka.

 

Sejak Desember 2009, minat pengungsi untuk kembali ke Timor Leste terus meningkat sekalipun tak drastis namun trennya terus naik, hingga jelang akhir tahun ini tercatat sudah 60 keluarga yang difasilitasi untuk pulang ke Timor Leste. Bahkan hingga minggu lalu, masih ada komunitas eks pengungsi yang meminta kami untuk membantu memfasilitasi mereka pulang ke Timor Leste, tetapi kami belum berani menindaklanjuti permintaan mereka karena masih ada 28 keluarga yang kami fasilitasi saat ini belum berhasil pulang, sebab lainnya adalah kemampuan keuangan kami yang sangat terbatas, hal yang sama juga dialami oleh kawan-kawan di Timor Leste, karena itu kami bermimpi akan ada pihak lain entah itu pemerintah Indonesia atau Timor Leste atau badan-badan UN dan Internasional yang ikut mendukung proses ini, terutama dukungan keuangan dan kebijakan. Sehingga impian 28 keluarga eks pengungsi dan keluarga-keluarga eks pengungsi lainnya untuk merayakan natal di kampung kelahirannya dan berkumpul kembali dengan keluarga besarnya di sana bisa menjadi nyata.

 

Tentu banyak orang akan bertanya-tanya, mengapa sudah 11 tahun barulah keputusan untuk kembali ke tanah asal itu ada? Kenapa tidak dari dulu saat program repatriasi masih berjalan. Ada beberapa hal yang perlu jadi ingatan bersama untuk memahami soal ini.

 

Pertama, pengungsi Timor-Timur adalah korban konflik, setiap orang yang menjadi korban konflik tak lepas dari trauma pasca konflik, ada korban yang bisa sembuh dengan cepat tapi juga ada yang membutuhkan waktu lama untuk sembuh dari trauma itu.

 

Kedua, informasi akan situasi di daerah asal yang tak mereka ketahui secara jelas (seperti status tanah dan rumah mereka di sana, peneriumaan komunitas di kampung asal, dll) membuat mereka sulit mengambil keputusan.

 

Ketiga, persoalan pengungsian yang tak kunjung tuntas ditangani oleh pemerintah Indonesia seperti kondisi perekonomian mereka yang makin terpuruk, kurangnya akses mereka akan kebutuhan dasar (pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dll) dan ketiadaan lahan pertanian (mayoritas pengungsi adalah petani) membuat kehidupan mereka di lokasi pengungsian semakin sulit karena itu pilihan untuk kembali ke kampung asal menjadi pilihan terbaik bagi mereka untuk keluar dari kesulitan-kesulitan hidup di pengungsian.

 

Jika kita melihat kembali pada hak-hak yang melekat pada diri pengungsi, pertanyaan tersebut di atas sebenarnya tidak boleh ada, sebab salah satu HAK dari pengungsi sesuai Refugee Law adalah kembali ke tanah asal mereka. Untuk memenuhi HAK mereka yang satu ini, kami akui bukan hal yang mudah dan tentunya sulit berhasil tanpa dukungan banyak pihak entah itu pemerintah, entah itu badan internasional bahkan pribadi-pribadi yang peduli sekalipun dalam daya dan dana sangat dibutuhkan untuk memenuhi HAK mereka kembali ke tanah asalnya, tak peduli seberapa besar bentuk dukungannya saya yakin HAK dan impian penungsi Timor Timur untuk bisa kembali berkumpul dengan keluarga mereka di kampong halamannya pasti akan terwujud.

 

Jelang Natal di Kupang, 17 Desember 2010

---------------------------

 

 

Usulan penambahan satu lokasi percontohan program menjadi empat lokasi, tidak jadi ditindaklanjuti karena pertimbangan pengembangan program ke depan. Dalam periode ini, kegiatan yang menonjol adalah tinggal bersama komunitas (live-in) di 3 lokasi percontohan. Masing-masing petugas pendamping sudah lebih dikenal oleh warga. Pekerjaan pendampingan masih dalam tahapan analisis situasi, di mana di tahap ini tim memfokuskan diri untuk menjangkau areal-areal dusun sampai ke pelosok-pelosok desa dengan tujuan untuk lebih mengenal langsung kehidupan warga di dusun-dusun dan melihat potensi mereka. Kedekatan tim dengan warga memberi peluang untuk tim menggelar pertemuan bersama warga. Pemahaman warga terhadap program Serviso Hamutuk semakin baik, dibanding dengan sebelumnya. Kini mereka lebih mudah dan senang berdiskusi tentang persoalan hidup yang dihadapi tanpa tuntutan untuk segera dibantu. Mereka lebih memahami peran kami sebagai advokat atau pembela mereka. Dalam beberapa pertemuan dengan warga, banyak terdengar keluhan tentang lemahnya kesadaran gotong royong di antara mereka. Mereka tahu bahwa selama ini mereka sangat bergantung pada bantuan. Dan sampai di sini mereka terkesan pasrah sambil menunggu perubahan secara struktural di dalam komunitas mereka. Seorang warga di desa Bakustulama berkata "kami tidak bisa berbuat apa-apa karena aparat kami memang tidak bisa diharapkan; saya tidak tau apa sebenarnya yang mereka kerjakan!".

 

Terdapat perbedaan yang signifikan antara temuan tim dalam assesment desa dan assesment dusun. Dalam assesment desa, tradisi gotong royong terkesan masih kuat serta suasana konflik dan kekerasan tidak begitu nampak, hal ini sempat membuat kami sangat percaya diri bahwa hambatan terhadap pelaksanaan program mungkin tidak begitu berat. Namun dalam assesment dusun, kami menemukan fakta seorang istri meninggal karena digorok oleh suaminya di dusun Tulama desa Bakustulama. Di dusun Laninis desa Lawalutolus, seorang pemuda mengalami 12 jahitan di dada kirinya karena ditikam oleh seorang warga dalam suasana perayaan adat dimana banyak tokoh adat, pastor dan pemerintah hadir di sana. Begitu juga yang dialami oleh warga di Desa Bakstulama dalam suasana khidmat perarakan patung Bunda Maria untuk memaknai bulan Oktober sebagai bulan Rosaria. Mereka merasa terganggu dan terpaksa berlari ketakutan dari dalam Kapela karena di depan pintu kapela ada beberapa laki-laki saling mengancam dengan memegang parang, batu dan pedang hanya karena ulah lepas kontrol dua laki-laki yang mabuk. Tiga kasus ini telah menjadi urusan polisi.

 

Sesuai dengan motto kami; kenal, dekat, berbaur dan belajar atau "NATURAL", kami berupaya mengenal serta menjadi dekat dengan komunitas lewat pendekatan desa dan pendekatan dusun. Sedangkan untuk berbaur dan belajar, kami memulai dengan menjadi bagian langsung dalam pola keseharian mereka. Kami melihat ada beberapa masalah menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar yakni:

1. Air bersih yang terbatas pada musim kemarau di beberapa dusun sehingga warga terpaksa mengkonsumsi air yang berwarna kecoklatan dan keruh.

2. Status tanah yang tidak jelas menyebabkan warga settlement di desa Lawalutolus dan Bakustulama merasa tidak nyaman dan sangat berhati-hati dalam membangun relasi antar sesama warga. Kami di sini harus hati-hati untuk bangun hubungan, salah-salah kita bisa diusir, kita mau tinggal di mana lagi, kata seorang ibu di desa Bakustulama yang menggambarkan suasana hatinya. Ucapan ibu ini terbukti; kasus pembunuhan suami terhadap istrinya (sang istri adalah adik kandung tuan tanah) tidak hanya membawa suaminya ke penjara, tapi rumahnya juga langsung diratakan setelah acara pemakaman.

3. Pangan yang tidak mencukupi sehingga beberapa petani merasa bekerja sia-sia (desa Bakustulama dan Lawalutolus)

4. Jalanan yang semakin rusak dari waktu ke waktu berdampak pada naiknya biaya transportasi, khususnya di dusun Maukliman desa Fatuba'a sehingga pedagang hasil bumi merugi.

5. Banyak anak yang tidak sekolah dan putus sekolah di dusun Oe'oan dan Maukliman desa Fatuba'a karena jarak SD yang jauh, 4-6 Km pergi-pulang.

6. Di dusun Fohodunuk dan Laninis - desa Lawalutolus, satu rumah masih dihuni oleh 3 rumah tangga, sehingga konflik rumah tangga sering terjadi. Pola tinggal seperti ini banyak ditemui. Aparat dusun saat ini masih melakukan pendataan.

7. 75% warga di dusun Laninis dan Fodunuk tidak memiliki WC. Aktifitas BAB sering dilakukan di kebun dan sungai.

Dalam perspektif pekerjaan sosial, bina damai mensyaratkan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar. Di mana pencapaian kedamaian sosial, pada hakekatnya hanya dapat diwujudkan jika kebutuhan dasar manusia terpenuhi. Air bersih, makanan, perumahan, pendidikan, sanitasi dan kesehatan merupakan jenis-jenis kebutuhan dasar yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup.

 

Dari penelusuran desa pada triwulan II dan penelusuran dusun di triwulan III, kami memasuki triwulan IV dan akan fokus pada pengkajian masalah untuk mencari akarnya dan memetakan kekuatan komunitas. Beberapa masalah yang disebutkan di atas akan kami konfirmasi lebih lanjut dalam satu bulan pertama triwulan IV. Satu hal penting yang akan kami kaji adalah mengenai sejauh mana hubungan saling mempengaruhi antara masalah-masalah kebutuhan dasar dan konflik atau sebaliknya konflik serta munculnya masalah-masalah kebutuhan dasar yang dialami. Kami membuat 4 matriks untuk memulai proses ini selain melakukan pertemuan komunitas berkala dan pendampingan terfokus pada kelompok khusus. Ke-4 matriks tersebut adalah matriks kajian masalah, kajian gender, pemetaan tokoh dan pengalaman mediasi serta pemetaan perempuan yang peka terhadap isu keadilan sosial.

 

KEGIATAN TIM SERVISO HAMUTUK
Pada triwulan III ini, kami merasakan penerimaan yang baik dari masyarakat terhadap pelaksanaan program Serviso Hamutuk. Namun kami belum membicarakan secara mendalam bersama mereka mengenai akar konflik dan analisis SWOT, seperti yang kami harapkan dalam perumusan Tujuan-Hasil untuk Triwulan III. Kami masih merasa kurang sebagai pendamping dan fasilitator desa, untuk itu dalam pertimbangan kami, selain melakukan penelusuran desa, perlu juga melakukan penelusuran dusun agar lebih mengenal komunitas dan sebaliknya lebih banyak warga yang mengenal kami. Hasil dari penelusuran dusun adalah persoalan-persoalan komunitas menjadi begitu nyata dan kaitannya dengan konflik juga semakin terasa.

 

Bulan Agustus hingga Oktober 2008 ini merupakan bulan yang cukup sibuk untuk persiapan PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah) bagi rakyat Belu dan NTT pada umumnya. Di jalan, kebun, pasar, dalam cerita antar tetangga, di sumur, sungai, pesta dan lain-lain pembicaraan tentang calon-calon dalam PILKADA menjadi issue hangat yang menyedot perhatian orang-orang yang mendengarkan. Mobilisasi warga dalam kampanye massa juga sangat tinggi. Dalam beberapa kunjungan, teman-teman pendamping sering mendapati rumah-rumah warga kosong karena mengikuti keramaian kampanye. Rencananya PILKADA Belu akan berlangsung pada tanggal 22 Oktober 2008.

Kegiatan yang dilakukan Tim:

1. Tinggal 2-3 hari di desa dalam tiap 1 atau 2 minggu.

2. Melakukan dokumentasi dan analisis konflik yang pernah terjadi atau yang ditemui selama 6 bulan (Mei-Agustus 2008)

3. Meneliti faktor penyatu dan pemecah di komunitas

4. Sebagai support untuk kegiatan komunitas, tim hanya terlibat untuk dokumentasi (foto) dalam acara adat dan keagamaan (bulan Rosario). Kami belum menggunakan dana yang disediakan untuk mendukung kegiatan itu, karena mempertimbangkan dampaknya.

    

---------------------------

 

 

 

Catatan Dialog Radio

DR. Yan Kolibau : "Kondisi wilayah barat yang miskin, pilihan pekerjaan yang sulit dan menurunnya tanggungjawab pemerintah pusat adalah masalah pokok yang menyebabkan persoalan warga baru eks Timor-Timur tidak berakhir sampai sekarang".

 

***

 

Oleh: Theo Wetangterah

***

 

Kabupaten Belu adalah salah satu Kabupaten penerima warga baru eks Timor-Timur pasca jajak pendapat tahun 1999. Dengan kehadiran mereka memberi masalah tersendiri bukan hanya bagi pemerintah kabupaten namun merupakan masalah Internasional. Hampir delapan tahun sudah Pemerintah Nasional, PEMDA Propinsi NTT, hingga di level Kabupaten Belu telah melakukan upaya penanganan warga baru ini bahkan juga memberikan perhatian kepada masyarakat lokal yang terkena dampak pengungsian. Dan hingga tahun 2008 ini, PEMDA NTT/SATKORLAK PB NTT termasuk Pemerintah Kabupaten Belu masih memiliki komitmen dan usaha untuk melanjutkan penyelesaian masalah warga baru eks Timor-Timur.

 

CIS Timor dan Oxfam GB selaku NGO yang peduli terhadap keberadaan warga baru eks Timor-Timur ini terus melakukan pendampingan dan advokasi untuk melanjutkan persoalan tersebut.

 

Salah satu bentuk kampanye dan advokasi CIS Timor dan Oxfam GB dalam mendukung program dan kebijakan pemerintah untuk melanjutkan penyelesaian masalah warga baru eks Timor-Timur di Timor Barat adalah dialog radio interaktif.

 

Dialog radio ini dimaksudkan agar terciptanya suatu koordinasi yang baik antara pemerintah, NGO dan masyarakat sipil sehingga bisa menghasilkan gagasan-gagasan baru dalam menjawab tantangan-tantangan yang dialami oleh berbagai pihak dalam penyelesaian masalah tersebut.

 

Pada 14 Pebruari 2008 di RSPK Belu, CIS Timor dan Oxfam GB dengan bantuan dana dari Uni Eropa menyelenggarakan dialog radio dengan menghadirkan Bupati Belu, DR. Yan Kolibau dan Winston Rondo sebagai Narasumber.

 

Kegiatan ini dilakukan dengan mengambil topik "Refleksi dan diskusi tentang usaha bersama Pemerintah, NGO dan masyarakat sipil dalam kerangka melanjutkan penanganan masalah warga baru eks Timor-Timur di Kabupaten Belu", dengan moderator Haris OEmatan.

 

Dalam pembicaraannya, Joachim Lopez menyatakan bahwa ada dua kegiatan pokok yang telah dan sementara ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belu dalam upaya untuk melanjutkan penyelesaian masalah warga baru eks Timor-Timur yaitu Perumahan dan Pemberdayaan.

 

"Kami sebagai pemerintah Kabupaten Belu akan terus berusaha untuk melanjutkan upaya ini", ujarnya saat diberikan kesempatan untuk menyampaikan materinya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemerintah Belu terus membuka ruang bagi seluruh elemen masyarakat untuk membantu dalam upaya penyelesaian masalah tersebut.

 

Menanggapi pertanyaan dari Fictor Borges, penghuni pemukiman yang dibangun oleh TNI dengan dana Depertemen Sosial di Asuulun tentang kemungkinan adanya perhatian pemerintah terhadap mereka dan warga baru lainnya yang masih menetap dikamp, Bupati Belu Joaquim Lopez mengatakan dalam tahun anggaran 2007 Departemen Sosial RI sudah mengalokasikan dana untuk pembangunan 1.500 unit rumah dengan alokasi 900 unit untuk warga baru dan 600 unit untuk warga lokal.

 

"Kalau untuk pemberdayaan kami sementara melakukan pola pemberdayaan dengan pendekatan kelompok ekonomi produktif, dan yang sementara berjalan adalah bantuan untuk kelompok tambal ban, dan peternakan", ujar Joachim.

 

Sementara itu Winston Rondo selaku Koordinator CIS Timor, salah satu LSM lokal yang sudah mendampingi warga baru eks Timor-Timur semenjak delapan tahun silam mengatakan bahwa, keberhasilan mereka dalam melakukan advokasi dan pendampingan terhadap warga baru kelahiran Timor-Timur ini tidak terlepas dari terbukanya ruang yang diberikan oleh pemerintah pada umumnya terlebih khusus pemerintah Kabupaten Belu.

 

"Seperti yang kita ketahui bahwa pada 31 Desember 2001 setelah penghentian pemberian bantuan oleh lembaga PBB, pengurusan masalah ini diserahkan kepada pemerintah pusat, namun oleh mereka malah masalah ini dibebankan kepada pemerintah daerah propinsi hingga kabupaten. Dan PEMDA yang paling konsisten dan cepat tanggap hanyalah PEMDA Belu", ujarnya mengawali pembicaraan.

 

"PEMDA kabupaten yang paling komit dalam penyelasaian masalah warga baru adalah PEMDA Belu dimana mereka mengalokasikan dana untuk penanganan masalah warga baru dalam APBD mereka, dan ini harus diikuti oleh PEMDA kabupaten lain yang juga menangani persoalan yang sama", tegasnya.

 

Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam upaya melanjutkan usaha penyelesaian masalah warga baru ini Pemerintah, NGO dan masyarakat sipil lainnya harus memfasilitasi kegiatan-kegiatan pendukung dalam upaya penuntasan masalah tersebut.

 

"Ada dua hal yang perlu kita lakukan yaitu penyelesaian pembangunan pemukiman dan pemberdayaan masyarakat yang berbasis integrasi", ujarnya.

 

"Hal ini harus terus kita lakukan karena menurut catatan kami ada peningkatan secara drastis, karena dari 170 kamp pengungsian pada tahun 1999 dan pada akhir 2007 berkurang hingga 50-an kamp pengungsian dengan 1000-1200 keluarga berada di kabupaten Belu dan kalau tahun 2008 ini tekat PEMDA Belu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pak Bupati, menurut kami persoalan bagi warga yang masih tinggal di kamp bisa dituntaskan".

 

Lain halnya dengan DR. Yan Kolibau. Sebagai salah satu narasumber ia melihat dari aspek mengapa persoalan warga baru eks Timor-Timur tidak pernah terselesaikan semenjak masa emergancy hingga sekarang.

"Bagaimana kita bisa membantu mereka dengan baik kalau kondisi bahagian barat yang miskin dengan Pendapatan Asli Daerah Propinsi NTT dan Kabupaten Belu hanya empat sampai enam persen dari total kebutuhan pengeluarannya, hal ini yang menyebabkan gubernur, bupati atau siapa saja tidak bisa menyambut saudara sekalian dengan kehangatan dari sisi ekonomi dengan memberikan rumah yang bagus, fasilitas kesehatan yang baik dan yang lainnya".

 

Selain karena kondisi wilayah barat yang miskin, menurut Yan Kolibau faktor pilihan pekerjaan yang sulit dan kurangnya ketegasan dari pemerintah pusat dalam menangani persoalan ini menjadi penyebab belum selesainya penanganan masalah warga baru eks Timor-Timur.

 

"Ketegasan atau sikap pemerintah pusat untuk bertanggung jawab penuh atas persoalan ini sangat dibutuhkan, karena bapak, ibu saya yang tinggal disini atas keputusan pemerintah yang ada di jakarta bukan keputusan Bupati Belu atau gubernur NTT". Lanjutnya karena itu kalau sudah mengambil keputusan maka pemerintah pusat harus bertanggunjawab penuh sampai tuntas persoalan ini, sesuai dengan waktu yang sudah disepakati bukan mengulur-ulur atau melempar tanggung jawab kepada Bupati Belu atau Gubernur.

 

Diakhir dialog radio yang dihadiri oleh 75 peserta yang berasal dari unsur pemerintah, dan warga baru kelahiran Timor-Timur dari berbagai lokasi di wilayah Belu ini, Bupati Belu mengharapkan agar dialog interaktif seperti ini harus tetap dilaksanakan guna penyamaan presepsi dan pemahaman dalam memandang persoalan yang dihadapi.

 

"Presepsi yang sama dalam memandang persoalan yang kita hadapi maka kita dapat membangun derap langkah untuk terus berupaya menanggulangi permasalahan-permasalahan yang masih kita hadapi baik sebagai pemerintah, LSM maupun masyarakat sipil yang lain", tegas Bupati Belu.

 

"Untuk warga baru, kami juga sangat harapkan selain bantuan yang diberikan oleh pemerintah maupun LSM, kita sendiri juga harus punya tekad yang kuat untuk keluar dari lingkaran permasalahan yang kita hadapi. Untuk penanggulangan kemiskinan tidak akan berhasil kalau tidak ada tekat yang kuat dari diri kita sendiri untuk keluar dari persoalan itu".

Sementara itu Pemerhati Sosial, DR. Yan Kolibau, mengatakan bahwa dalam upaya untuk mencari solusi terhadap persoalan pemberdayaan masyarakat.

 

"Masyarakat sendiri harus berani untuk merubah pola hidup dari profesi sebagai petani dan mencari profesi yang lain guna meningkatkan taraf hidup. Tentunya harus ada dukungan dari pemerintah maupun LSM untuk memberikan pelatihan terhadap mereka".

 

"Bagi saya, saya melihat daya juang yang ada pada diri bapak-ibu warga baru eks Timor-Timur. Ada semangat untuk mempertahankan hidup, semangat untuk berubah dan menata hidup baru. Yakinlah bahwa dengan modal kemampuan yang ada pada diri kita, dan proses bertahap dari pemerintah dan pihak-pihak terkait persoalan ini bisa kita selesaikan", tegas Winston mengakhiri dialog radio hari itu.

 

 

---------------------------

 

 

 

Melalui kerjasama PPKM, CSO-Indonesia dan Yayasan Alfa Oemega (YAO). Kemudian YAO memfasilitasi diskusi terkait MDGs di NTT tersebut. Kegiatan sehari ini berlangsung pada tanggal 1 Desember 2007 di aula YAO. Adapun narasumber : Bappeda Propinsi NTT, DPRD NTT (Bpk Kristo Blasin) , Ketua Sinode GMIT (DR Eben Nuban Timo) , dan CSO- Indonesia.
Usi Ana Jukana (media), Bung Fred Benu (pakar Ekonomi) , Bung Yulius Bobo (Politisi) , dan Bung Mario (GTZ).

 

Kegiatan ini di hadiri oleh utusan dari pemda, Tokoh masyarakat, Media, aktifis perempuan, Pelaku ekonomi-mikro, OKP seperti GMKI, dan NGOs (termasuk utusan CIS Timor. Diskusi ini dipandu oleh Om Pius Rengka telah berhasil menemukan beberapa rekomendasi yang bermanfaat bagi pencapaian MDGs di NTT.

Melalui ketua panitia (Bung Minggus Umbu Sasa) yang mengatasnakan forum, menyampaikan hasil rumusan sebagai dokumen bersama sebagai berikut

 

A. Situasi Konkrit NTT

• Populasi penduduk : 4.260.294 jiwa (laki-laki 49%, perempuan 50%)
• Angkatan kerja 79% dan tingkat pengangguran yang tinggi
• Pertanian merupakan lahan kerja utama, menjadi buruh migran juga merupakan lapangan kerja alternatif yang cukup diminati.

• Angka putus sekolah dari pendidikan dasar tinggi (33%), perempuan merupakan mayoritas
• Angka buta huruf 13%, mayoritas dialami perempuan
  
• Gizi kurang 17,91%; gizi buruk 2,91%
  
• Kemiskinan masih menjadi persoalan besar (hampir 65% masih miskin)
  
• Angka Kematian Ibu masih tinggi (554/100.000 ibu melahirkan)
  
• Angka partisipasi sekolah anak perempuan masih rendah
  
• Masih banyak terjadi kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan (misal budaya belis)
  
• Angka kematian anak masih tinggi (62/100.000 anak)
  
• Air bersih, sanitasi dan pemukiman masih belum tersedia secara optimalKeterlibatan sektor swasta masih kurang
• 
  

B. Rekomendasi

1. Ditingkat Pemerintah

• Melibatkan masyarakat miskin, perempuan, kelompok minoritas, kelompok berkebutuhan khusus mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan monitoring program-program membangun kualitas manusia NTT
• Mensosialisasikan MDGs sebagai HAK-HAK DASAR RAKYAT di seluruh level pemerintah daerah
• Menyusun anggaran dan monitoringnya yang berpihak pada rakyat miskin, perempuan, kelompok minoritas, kelompok berkebutuhan khusus
  
• Kritis terhadap agenda neoliberalisme yang memiskinkan rakyat
  
• Memperbaiki data-data yang berkaitan dengan MDGs agar lebih akurat

2. Di tingkat Parlemen

• Melibatkan masyarakat miskin, perempuan, kelompok minoritas, kelompok berkebutuhan khusus mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan monitoring kebijakan-kebijakan pembangunan kualitas manusia NTT
  
• Menyusun kebijakan-kebijakan lokal yang berpihak pada masyarakat miskin, perempuan, kelompok minoritas dan kelompok berkebutuhan khusus
  
• Mengkritisi tradisi / adat yang tidak berpihak pada perempuan dan masyarakat miskin
  
• Mensosialisasikan MDGs sebagai HAK-HAK DASAR RAKYAT di tingkat parlemen daerah
  
• Kritis terhadap agenda neoliberalisme yang memiskinkan
3. Tingkat Pemuka Agama
• Memperkuat para pemuka agama untuk lebih kritis terhadap program / kebijakan yang memiskinkan rakyat
  
• Memperkuat para pemuka agama untuk menjadi "penyambung lidah" rakyat pada level-level yang tidak bisa diakses rakyat secara langsung
  
• Mendorong para pemuka agama untuk mensosialisasikan MDGs seabgai HAK-HAK DASAR RAKYAT yang harus dipenuhi Negara
4. Di Tingkat Masyarakat / Akar Rumput
• Memperkuat kapasitas masyarakat sipil untuk melakukan monitoring terhadap program/kebijakan, anggaran pembangunan kualitas manusia
  
• Memperkuat jaringan masyarakat sipil untuk terus mengawal program/kebijakan yang memberdayakan rakyat, kelompok minoritas dan kelompok berkebutuhan khusus
  
• Lebih kritis terhadap dana-dana untuk program-program penanggulangan kemiskinan (bukan hutang)
  
• Lebih kritis terhadap globalisasi, kebijakan yang berorientasi pada ekonomi global
  
• Mensosialisasikan MDGs sebagai HAK-HAK DASAR RAKYAT di kalangan masyarakat yang lebih luas
  
• Membangun data alternatif untuk isu MDGs
5. Di tingkat Media
• Memperkuat media untuk lebih berpihak kepada rakyat miskin, perempuan, kelompok minoritas, kelompok berkebutuhan khusus
  
• Terus-menerus melakukan sosialisasi MDGs sebagai HAK-HAK DASAR RAKYAT di berbagai media

---------------------------

 

 

 

Peningkatan gizi keluarga dan peningkatan pendapatan keluarga melalui program Food security adalah tema utama program ATUP II. Upaya untuk mewujudkan hal ini, telah dilakukan berbagai persiapan baik sosial, lapangan maupun fisik bersama masyarakat.
Untuk tahap I, CIS Timor melakukan intervensi di 5 lokasi, yakni Bortetuk (210 KK) (Desa Halifunan), Lakfehan A (58 KK) dan Pantai Laitubuh (24 KK) (Desa Dualaus), Sukabisikun (58 KK) (Desa Litamali) dan Wematek (44 KK) (Desa Lakekun Barat). Kelima lokasi tersebut telah sampai pada training komunitas untuk peningkatan capacity building komunitas sebelum melakukan implementasi program.
Training ini dilakukan sendiri oleh staf CIS Timor yang dilakukan secara Tim, yakni bidang perikanan, pertanian dan peternakan. Dari materi training yang disampaikan, fasilitator sangat menekankan pentingnya teknologi ramah lingkungan yang merupakan misi dalam program Food security kali ini. Dari pelatihan ini, ada keseimbangan peran antara perempuan dan laki-laki, ini terlihat dari kehadiran dan antusiasnya peserta dalam berbagai diskusi.

 

Bidang Pertanian

Dilakukan di dua tempat yakni di atambua pada tanggal 6 Juni 2007, dan di betun pada tanggal 12 Juni 2007. Materi yang disampaikan adalah Budidaya tanaman tomat, lombok, kacang panjaang, kangkung, sawi, terung. Pengenalan dan pencegahan hama dan penyakit tanaman secara organik. Pembuatan pupuk organik dan Manajemen kelompok.oleh Yeni Dadi Lado / Baramata

 

Bidang perikanan
Dilakukan pada tanggal 8 Juni 2007 di Atambua. Materi yang disampikan adalah pengenalan perikanan tangkap, pengoperasian dan pemeliharaan mesin dan perahu dan manajemen kelompok oleh Olivyanus Dadi Lado dan Lodowik Huna Kore

 

Bidang peternakan
Dilakukan pada tanggal 9 Juni 2007 di atambua dan 13 Juni 2007 di Betun. Materi yang disampaikan adalah petunjuk teknis pemeliharaan ternak kambing, manajemen pemeliharaan ternak kambing berupa, manajemen kandang, manajemen pakan. Pencegahan dan pengobatan penyakit ternak, reproduksi ternak, dan manajemen kelompok.

 

***

 

Oleh : Stefanus Riwu

 

---------------------------

 

 

 

AFSC atau American Friends Service Commitee sebagai LSM International berpusat di Jogja yang saat ini tengah bekerja di ACEH sedang melakukan assestment situasi di Timor Barat untuk pengembangan program di NTT. Untuk itu CIS TIMOR memfasilitasi AFSC untuk berdiskusi dengan kawan-kawan NGO dan organisasi mahasiswa dengan Topik: sharing situasi Timor Barat dalam pengalaman kerja NGO dan Organisasi Mahasiswa. Diskusi ini dipandu oleh: Winston di posko CIS Timor pada 08 June 2007. diHadiri oleh 10 Lembaga yakni : Yayasan Pancaran Kasih-TTS, Lakmas-TTU, GMKI-Kupang, Justice and Peace Kupang, Yayasan CEMARA, GMKI Kupang, CIS timor, Forum Kepedulian Kesehatan Masyarakat Manlea, PMPB, Kelompok Bina sadar Mandiri (KASDAM).

 

Setelah pemandu memberikan pengantar dan memandu perkenalan antar peserta FGD dengan AFSC, maka dilanjutkan oleh perkenalan kerja-kerja AFSC oleh Bapak Steven parker (country representive).

 

FGD ini berhasil menemukan Isue-Isue Strategis sebagai berikut :

1. Perlunya Penguatan Kapasitas bagi Msy dan LSM yang sedang bekerja di basis

2. Keterlibatan AFSC diharapkan seirima dengan kerja-kerja LSM/ Organisasi Pemuda/Kemahasiswaan yang ada sekarang.

3. Spirit partnership (jangka waktu program perlu jangka panjang, tidak berbenturan standard, perspektif "bantuan vs bencana-konflik")
   

Rekomendasi peserta kepada AFSC :

1. Pola Projek tidak saja pada "duit" tapi fokus pada pengembangan potensi masyarakat

2. Keberlanjutan akses terhadap pelayanan dasar (basic service): perlu pendampingan lanjutan (teknis, community building)

3. AFSC hadir untuk penguatan kapasitas promotor perdamaian bagi kawan-kawan basis

4. Jika AFSC punya link untuk pertukaran pengalaman belajar ke daerah/wilayah lain

5. Perlu kolaborasi untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan peace building. Target grup : eks pengungsi 5000-an orang di TTU dan lokal

6. Membangun ketahanan pangan masyarakat di Timor Barat yang sering dilanda rawan pangan dan busung lapar.

7. Penguatan ekonomi msy selain pertanian

8. Capacity building lembaga lokal [prasyarat : sebelum melakukan pemberdayaan masyarakat]

9. Penegasan spirit Partnership (donor dan LSM belum setara ; standard donor vs idealisme LSM, bekerja dalam jangka waktu panjang).

Diakhir pertemuan, Pak Stev menjanjikan akan datang lagi berkunjung kekupang dan memfollow up hasil pertemuan kepada para peserta yang hadir.

 

---------------------------

 

 

 

Selama seminggu, sejak 28 mey-1 juni 2007, LSM INCREASE ( Institute of Cross-Timor for Economic and Social Development) kembali melaksanakan satu sessi training yang sangat bermanfaat bagi pekerja NGO dan Staf pemerintah dengan topic “Evaluasi dan Keberlanjutan Untuk Program Pemberdayaan Masyarakat“ (Community Based Evaluation and Sustainability)

dimana fasilitatornya adalah :

1. 1. pak Fary Dj. Franscis (Smile Link Project Indonesia – Jepang Training Facilitator PKPM - BAPPENAS),

2. Yohannes Ghewa (Specialist Training Care International),

3. F. Mario Vieira (Senior Advisor GLG-GTZ), dan Co-Facilitator Rusti Rambu (Program Officer INCREASE).

Peserta Pelatihan berasal dari : ORNOP/LSM adalah YPI, Oxfam GB West Timor, YPK, Yayasan TLM, SSP Soe, CCF, LPA NTT, WVI-Rote) dan Staff Pemerintah (Bappeda Flotim, Sekber TTS, turut serta dalam pelatihan ini adalah Selvister Ndaparoka (koordinator Divisi Advokasy CIS TIMOR).

 

Dalam sessi training yang berlangsung SERSAN alias serius tetapi santai , muncul beberapa refleksi kritis para peserta berkenaan dengan kerja-kerja pendampingan mereka selama ini sehingga merasa tercerahkan, merasa bertambah wawasan, atau merasa "berdosaâ", bahkan ada yang merasa semakin bingung. Berikut beberapa poin kunci refleksi yang diuraikan kembali oleh bung Vester :

1. Bentutan antara standard donor versus idealisme pendamping (LSM Lokal),

2. perbedaan tajam antara Cita-cita organisasi terhadap masyarakat versus kapasitas pendamping dan kesejahteraan mereka yang terbatas.

3. Kemitraan LSM dan Pemda ternyata belum maksimal dan masih penuh curiga.

4. Ketatnya Standard donor versus nilai-nilai lokal (local wisdom) yang sering digerogoti.

5. Apa indikator perubahan menurut "kita" dan masyarakat.

6. Data-Data pendukung kerja masih simpang siur dan tidak terintegrasi.

7. Masyarakat dipandang hanya sebagai penerima manfaat, bukannya partner.

8. "Kita" yang berpartisipasi pada kegiatan masyarakat, ataukah sebaliknya?

9. apa itu keberlanjutan/ sustainability (projek kita yang terus berlanjut, ada uang terus mengalir atau masyarakat yang berkelanjutan dan makin sejahtera?)

Sudah saat nya : semua pelaku pembangunan di NTT (Pemda, NGO, gereja dan komunitas civil society) melakukan evaluasi bersama yang berbasis masyarakat terkait dengan projek/program yang telah dilakukan selama ini.

 

 

---------------------------

 

 

 

Lokasi baru dengan kemampuan sumber daya yang terbatas, merupakan tantangan kehidupan yang dihadapi oleh setiap warga baru, yaitu mereka baru pindah dari kamp ke lahan mereka yang baru sebagai hasil keputusan untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Di lokasi baru ini, mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan apa adanya, baik dari sisi keuangan maupun skill.

 

Kehadiran CIS Timor dalam komunitas baru ini memberi sedikit perubahan yang berarti bagi mereka. CIS Timor mendampingi komunitas ini dalam hal peningkatan ketahanan pangan melalui program Food security, dalam skema program ATUP I yang bekerja sama dengan Oxfam GB yang didanai oleh Uni Europa. CIS bekerja di kabupaten Kupang dengan 2 lokasi yakni Desa Pantulan (pemukiman Tulakaboak) dan Desa Manusak, dan di kabupaten belu dengan 4 lokasi yakni di desa Dualaus dusun Lakaritirai, Desa kabuna dusun wesasuit, desa Naresa dusun Naresa B dan Desa Dubesi dusun Loohali, ada sektor pertanian holtikultura, peternakan kambing dan perikanan.

 

Dukungan program ini terhadap komunitas adalah capacity building, pendampingan manajemen kelompok, distibusi bibit, alat pertanian, ternak kambing dan alat tangkap untuk nelayan. Program ini dimulai dengan melakukan survey asset dan potensi komunitasuntuk bidang perikanan, peternakan khususnya ternak kambing dan pertanian tanaman holtikultura. Lalu dilanjutkan dengan melakukan perencanaan bersama komunitas dan pembagian peran antara lembaga pendamping dengan komunitas penerima. Lalu melakukan persiapanlapangan berupa persiapan lahan, persiapan kandang, pakan dan kapalTahapan berikutnya adalah pemberian capacity building untuk bidang yang diminati dengan bekerja sama dengan instansi teknis dari pemda kabupaten.

 

Kemudian melakukan proses distribusi.Melakukan pendampingancontinue terhadap kelompok bentukan melalui penyuluhan, praktek dan belajar bersama di lapangan, yang dilakukan bersama dengan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dari dinas teknis. Pembenahan administrasi kelompok dan pembinaan manajemen kelompok adalah tahapan akhir dari skema pendampingan CIS Timor.Lebih khusus untuk bidang pertanian, kelompok dibekali dengan pengetahuanpraktis tentang penggunaan pupuk organik dan penengenalan metode bercocoktanam yang selaras alam, baik persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan dan perawatan serta pengobatan penyakit tanaman, penggunaan teknologi yang ramah lingkungan.Untuk bidang peternakan kelompok dibekali dengan pengetahuan pemeliharaan,perawatan kambing bunting dan beranak, pemberian pakan yang sehat,pembuatan kandang yang sehat, pencegahan dan pengobatan penyakit,penyuntikan, penanaman pakan ternak, dll.Kelompok juga melakukan studi lapangan ke kelompok-kelompok yang sudahmapan atau maju dibidangnya masing-masing, serta kelompok dibekaliuntuk bisa melakukan advokasi ke pemerintah untuk kepentingan kemajuankelompok dan mendapat dukungan yang lebih luas sertakerja sama dengan lembaga lain.Saat ini sudah ada empat kelompok tani bidang tanaman holtikultura dan tujuh kelompok ternak kambing serta enam kelompok nelayan yang terus melakukan usahanya walaupun tanpa pendampingan lagi dari CIS Timor sebagai lembaga pendamping untuk memenuhi kebutuhanhidup mereka dilokasi yang baru. Disadari bahwa kebutuhan pangan dan non pangan seperti biaya pendidikan, kesehatan saat ini sudah bisa dipenuhi dari hasil usaha komunitas karena hasil dampingan CIS Timor.

 

---------------------------

 

 

 

Beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 20-24 april. di kompleks susteran belo, Kupang - NTT diadakan kegiatan Traning "INTRODUCTION TO DISASTER MANAGEMENT FOR PARTNERSHIP ORGANISASTION IN NTT". yang diadakan oleh OXFAM GB yokyakarta dan Perkumpulan Relawan CIS -Timor. dalam kegiatan ini dihadiri 30 orang peserta dari 20 LSM mitra OXFAM GB yang ada di Nusa tenggara timur antara lain :

1. Citra Ngada (Robert Bhute, Christian D Wea)

2. YBDM Ruteng (Rony Marut, Bonefasius Bagus)

3. Oxfam GB - West Timor (Mei Tatengkeng, Lodowyk H. Koreh)

4. Yay. Tananua Flores (Hironimus Pala, Yosef Kopa)

5. YTM TTU (Yohanes Bansae, Marthen Nduan)

6. WTM Maumere (C. Win Keupung)

7. SPRS Sika (Fabianus Toa)

8. ANIMASI So'e (Matheus Antonius Krivo, Yoseph Wilhelmus Lengari)

9. FIRD/YPPS (Melky Baran)

10. PBH Nusra (Herry Naif)

11. Yay. Wali Ati - WGP (Yohanes Langgi)

12. Yay. Ayu Tani Larantuka (Agus Susilo FK)

13. YASTIM Ende (Andre Ave Minggus)

14. FIRD-Ende (Yohanes Dai Silli)

15. Yayasan Obor swadaya (Cristian Adangla)

16. YTIB - Adonara- Flotim (Veronika Lamahoda)

17. PMPB (Jus Nakmofa)

18. YBS - Lembata (Vincent Rahing, Kornelia Penate)

19. PBH Nusra-Maumere (Piter Embu Gusi)

 

CIS Timor (Winston N Rondo) dan 2 LSM Mitar Oxfam GB yogyakarta dari Jawa :

1. PC NU Jepara (Adib Khoiruszaman)

2. INDIPT Kebumen Jateng (Akhmad Murtajib)

Tujuan kegiatan yang digagas oleh OXFAM GB Yogyakata selama 5 hari ini adalah Untuk meningkatkan kesadaran dan menyediakan pengetahuan minimum, ketrampilan dan pemahaman yang tepat bagi partner non pemerintah yang telah teridentifikasi dalam hal kesiap-siagaan dan respon kemanusiaan,dan juga dalam hal manajemen organisasi dan akuntabilitas standar umum dan "best parctice". Aktivitas training juga memastikan pemahaman umum tentang menagemen bencana, identifkasi jenis atau tipe bencana dan bagaimana lembaga setempat seharusnya merespon akan bencana, meningkatkan kesadaran dari struktur pemerintah, peran dan tanggung jawab otoritas lokal dan lembaga lainnya.

 

Dalam kegiatan ini hadir juga Mas Sunarso dari OXFAM GB Yogyakrta dan parapematerinya antara lain :

1. Pendeta Jhon Kampbel Nelson dari Gereja Masehi Injili diTimor (GMIT)

2. Eko Teguh paripurno dari PSMBUPM YK

3. Silvia Fanggidae dari LSM PIKUL.

hasil dari kegiatan ini adalah adanya rekomendasi untuk melakukan Aksi penangulangan bencana di setiap kabupaten di NTT, oleh LSM Peserta traning.

---------------------------