(Sebuah Cerita Bersama Para Perempuan Kader Posyandu)

 

***

Oleh : Wendy Bullan

 

***

 

Aku anak sehat, tubuhku kuat, Karena ibuku rajin dan cermat
Semasa aku bayi, slalu diberi ASI, Makanan bergizi dan Imunisasi
Berta badanku ditimbang slalu, Posyandu menunggu setiap waktu
Bila aku diare, ibu slalu waspada, Pertolongan Oralit slalu siap sedia.

 

Dahulu, ketika lagu diatas dinyanyikan, pasti semua orang akan membayangkan Posyandu. Pos pelayanan terpadu untuk kesehatan ibu dan anak.

Ya! sepertinya posyandu menjadi sangat familiar sebagai tempat ibu dan balita memonitoring kesehatan mereka. Hampir 40 tahun Posyandu dicanangkan di Indonesia, sejak adanya gagasan poyandu (Pos Pelayanan Terpadu) oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 1970.

Namun, belum semua orang indonesia merasa familiar dengannya. Apalagi untuk bercerita, sekedar mencari tahu kegiatan posyandu dan yang terlibat di dalamanya. Cerita posyandu masih kalah bersaing dengan cerita- cerita kriminalitas, korupsi dan gosip. Padahal disinilah tempat paling dekat dengan masyarakat, yang membantu dalam memantau kesehatan ibu dan balita.

Posyandu masih menjadi tempat yang identik dengan ibu (perempuan) dan balita karena merekalah yang wajib mengunujungi posyandu setiap bulannya. Seakan- akan tugas memantau perkembangan balita menjadi tugas seorang ibu, yang sudah sejak dahulu ditetapkan tugasnya melakukan semua hal yang berkaitan dengan tugas domestik.

 

Perempuan dan Posyandu

Sebagai sebuah cita- cita, kehadiran posyandu merupakan sarana masyarakat bertukar informasi tentang segala permasalahan mereka. Serta memperoleh pelayanan kesehatan dan Keluarga Berencana.

 

Posyandu nantinya mendorong peran serta masyarakat secara teratur dan berkesinambungan untuk terciptanya kesehatan yang optimal bagi masyarakat.

 

Posyandu yang berada di bawah tanggung jawab PKK (Pendidikan Kesejahteraan Keluarga)1 . Dalam operasionalnya juga terbawa dengan slogan PKK yakni wanita sebagai penggerak pembangunan dari bawah, untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan keluarga sejahtera. Hal ini menambah kuatnya pandangan bahwa posyandu adalah tempat khusus untuk perempuan (baca; ibu).

 

Dimulai dengan kader posyandu yang rata- rata perempuan. Dan pengukuhan pendapat bahwa yang perempuan-lah yang bertugas mengurus anak, sehingga dialah yang juga bertugas memantau segala hal berkaitan dengan perkembangan si anak.

 

Posyandu menjadi sangat dekat dengan perempuan. Sepertinya ruang eksklusif itu turut dibentuk oleh sebagian kaum adam yang merasa sebuah “keanehan” jika harus pergi ke posyandu membawa anak.

 

****

 

Permata Bunda, Posyandu Pertamaku
Sekumpulan ibu- ibu sedang duduk bersama berdiskusi. Bukan bergosip seperti yang biasanya dikatakan orang- orang, jika perempuan sedang berkumpul. Mereka sedang membicarakan inisiatif membentuk posyandu di Kelurahan Oesapa. Jelas tak tampak di situ ada kaum lelaki karena yang dibicarakan adalah posyandu.

 

Hartini Anin (56), jumlah kerutan di wajahnya tidak mengurangi semangatnya untuk tetap menjadi kader. Sudah sejak tahun 1990. Di tahun ini pula posyandu di Kelurahan Oesapa dibentuk, tepatnya tanggal 12 Maret.

 

Dibantu pihak PKK dan puskesmas inisiatif membentuk posyandu terealisasi. Permata Bunda nama yang dipilih untuk posyandu pertama di Kelurahan Oesapa ini. Mendekatkan pelayanan bagi balita dan ibu hamil menjadi tujuan didirikannya posyandu.

 

Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, merupakan Kelurahan dengan penduduk terbanyak di Kota Kupang (Tahun 2007; 16.113 jiwa)2 . Heterogen masyarakatnya. Salah satunya, dikarenakan ada dua universitas besar di NTT ada di tempat ini.

 

Dapat dilihat di berbagai sudut, kos- kosan mulai yang mahal, sampai yang paling murah dengan sanitasi yang buruk tersedia. Kelurahan ini juga terletak di pinggiran pantai yang menghasilkan ikan tak pernah habis. Salah

satu pemasok ikan bagi kota Kupang dan beberapa daerah di Kabupaten Kupang, TTS (Timor Tengah Utara) bahkan TTU (Timor Tengah Selatan).

 

Kita akan bertemu kumpulan orang- orang Bugis- Makasar di sekitar Pantai Oesapa, mereka kebanyakan menjadi nelayan, baik sebagai buruh maupun juragan kapal ikan .

 

Oesapa yang heterogen pernah meninggalkan sejarah kelam di tahun 1998, sebuah kerusuhan berbau SARA yang meninggalkan luka dalam bagi semua. Seiring waktu semua menjadi sadar akan kehilangan dan ketakutan yang terjadi. Membuat semua pihak merasa tersiksa. Tak peduli mayoritas atau minoritas, penduduk asli maupun pendatang.

 

Mahasiswa, pegawai, pelajar, buruh, nelayan, dan masih banyak lagi dapat di temui di sudut Oesapa. Ditambah migrasi yang terjadi. Ketika lahan di desa semakin sempit dan perubahan iklim membuat pertanian tak mampu memenuhi kebutuhan hidup. Oesapa menjadi pilihan untuk bermigrasi bagi sekelompok orang.

 

Tempat strategis yang menjanjikan, membuat setiap tahunnya akan banyak warga baru di Oesapa. Baik yang ingin tinggal menetap, maupun karena tuntutan pendidikan, atau demi sesuap nasi.

 

Hal ini juga yang membuat setiap tahun jumlah ibu dan balita di kelurahan berubah- ubah, ada yang datang dan pergi. Hingga akhir juli 2010 tercatat 891 balita di posyandu3 . Walaupun tidak semuanya hadir di posyandu setiap bulannya.

 

“Awalnya banyak orang setuju membuat posyandu di kelurahan Oesapa, tapi ketika diminta jadi kader posyandu banyak juga yang menolak”, kata Hartini Anin bercerita.

 

Wanita yang sehari- harinya dipanggil Mama Anin ini, adalah ketua Pokja (Kelompok Kerja) IV PKK4 sekaligus kader posyandu, yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan posyandu.

 

“Cukup sulit waktu itu mengajak orang menjadi kader, harus mengunjungi rumah ke rumah, bercerita. Akhirnya ada juga yang mau menjadi kader”. Ungkap Mama Anin sambil mengingat- ingat.

 

“Awal didirikan, satu posyandu hanya satu orang kader. Kemudian berkembang menjadi lima orang kader untuk satu posyandu hingga sekarang”, tambahnya bercerita, seolah tak ingin kembali ke masa tersebut.

 

Saat ini posyandu di Oesapa sudah sepuluh. Di tahun 2000-an, namanya diganti menjadi Posyandu Bougenvil dari 1 hingga 10. Bukan tanpa tantangan posyandu berkembang. Tapi “kehidupan” posyandu harus terus berjalan, tanpa terasa dua puluh tahun sudah umur posyandu.

Dua puluh tahun juga kader posyandu melayani sebagai relawan. Apakah mungkin di umurnya yang hingga dua puluh tahun, posyandu masih tetap menjadi tempat khusus untuk perempuan.

 

“Saya senang jadi kader, bisa bertemu banyak orang, bercerita. Saya suka berkumpul dengan orang banyak”. Begitulah jawaban Ibu Hartini Anin ketika ditanya mengapa mau menjadi kader.
“Dengan menjadi kader. Mungkin saja, saya bisa membuktikan bahwa saya mengasihi orang lain dengan tindakan”. Tambahnya dengan logatnya yang khas timor- jawa. Maklum ibu dua anak ini asli Malang, namun telah lama tinggal di Kupang setelah menikah.

Menjadi kader bukanlah suatu pekerjaan gampang; butuh komitmen, konsistensi bahkan semangat kerelawanan yang tinggi. Bukan tanpa resiko mereka memilih menjadi kader, membagi waktu dengan tugas, keluarga bahkan harus berpikir keras, bagaimana mengajak para ibu- ibu tetap datang ke posyandu.

“Saya guru SMA, juga ibu rumah tangga. Memilih menjadi kader, harus mampu membagi waktu. Bagi saya dengan menjadi kader saya bisa melakukan sesuatu untuk orang lain”. Tegas Frederika Ogga- Djawa (46), kader posyandu bougenvil tiga ini.
“Pengalaman sebagai ibu membuat saya terpanggil untuk menjadi kader”, tambah Ibu Rovina Djangu (49) kader posyandu lainnya.
“Saya juga binggung kenapa mau menjadi kader posyandu. Gaji tidak dapat. Kadang- kadang kita harus bisa membagi waktu antara rumah dan posyandu”. Ungkap Rumiyati.
Masih muda, belum menikah. Bukan hambatan baginya untuk menjadi kader posyandu. Keputusannya menjadi kader, mengalahkan anggapan bahwa ibu- ibulah yang punya rasa tanggung jawab untuk melayani sebagai kader. Rumiyati (29), wanita berjilbab ini mulai menjadi kader sejak tahun 2000.
“Rasa ingin membantu. Mungkin itu yang membuat saya mau menjadi kader. Seperti, ada rasa bahagia jika bertemu ibu- ibu, balita dan saling menyapa”. Tambah Rumiyati dengan senyuman di bibir.

 

Bisa dibayangkan bantuan dari Pemerintah Kota Kupang dari APBD kota, untuk tiap posyandu satu tahun Rp. 1.500.000,-. Yang dipakai untuk transportasi kader lima orang sebesar Rp. 1.000.000,-. Untuk administrasi Rp. 100.000,- dan sisanya Rp.400.000,- untuk pemberian makanan tambahan (PMT) selama setahun.

Di beberapa posyandu kader harus kreatif untuk mendorong para orang tua dengan cara; tabungan anak. Tabungan disimpan di Posyandu hingga anak berusia lima tahun, bisa diambil. Tabungan ini, nantinya dapat membantu untuk keperluan anak masuk sekolah. Besarnya tabungan minimal Rp. 5.000,-/ bulan, tergantung kemampuan orang tua. Tabungan ini diharapkan menjadi “pengikat” para orang tua terus datang ke posyandu untuk memonitoring kesehatan anaknya.

Posyandu lain berinisiatif untuk membuat arisan. Selain sebagai penyemangat agar orang tua lebih aktif ke posyandu. Ini sebagai ajang diskusi menyangkut posyandu, perkembangan anak serta kesehatan umumnya.

“Sepertinya menjadi kader membuat kami lebih kreatif”. Jelas seorang kader dengan yakin.
“Tantangan selalu ada. Dan itu mendorong kami untuk berpikir bagaimana jalan keluarnya”. Curhat Hartini Anin menambahkan. “Sekarang saja kami kebingungan karena KMS sangat terbatas”. Hartini diam sejenak. “Kami minta ke Puskesmas tidak ada. Menurut mereka dinas tidak memproduksi lagi. Tidak tahu kenapa. Ya sudah kita foto copy saja. Banyak ibu- ibu mengeluh Tapi kita tak punya pilihan to?” Tambah Hartini dengan raut wajah kebingunan.

 

****

 

Lima Meja Pelayanan
Seorang ibu terlihat menggendong anaknya, di satu tangannya memegang anaknya yang lain. Berjalan menuju rumah yang sudah penuh beberapa ibu dan bayi mereka. Dari jauh terlihat timbangan besi digantung pada atap rumah. Sebuah kain putih di kaitkan pada pengait besi yang agak tajam.

Oh…ada suara tangisan dari balik kain. Seorang anak sedang ketakutan, dikira sang ibu meninggalkannya setelah ditaruh di dalam kain untuk ditimbang.

7,5 kg beratnya! Terdengar suara seorang ibu kader setelah selesai menimbang. Melaporkan pada rekan kader lain yang sedang sibuk mencatat.

Marselina Nenohai (32) ibu dua anak ini terus setia mengantarkan anaknya ke posyandu. “Sudah sejak anak pertama, saya selalu bawa ke posyandu. Waktu itu tahun 2002”. Cerita Ibu Marselina.
Mau diimunisasi? Tanya kader kepada sang ibu setelah menimbang.
“Ia ibu, mau imunisasi campak”. Jawab Ibu Marselina dengan yakinnya.
“Oh…ibu kalau mau imunisasi campak harus di puskesmas. Karena obatnya jika sekali dibuka, harus dipakai habis. Mereka hanya mau di Puskesmas, supaya jumlah yang diimunisasi banyak, jadi tidak rugi”. Jelas sang kader.

Beberapa ibu yang lain menyusul menimbang anak mereka, kemudian memberikan KMS untuk dicatat hasil penimbangan oleh kader sebagai monitoring.

Terdengar di bagian lain ruangan itu suara tangisan anak- anak, setelah disuntik ibu bidan. “Anak ibu nanti akan panas, sebagai rekasi dari imunisasi ini”. Kata sang bidan sambil memberikan obat penurun panas. “Ini diminum 3 X ¼, sebagai penurun panas” Jelas sang bidan menambahkan.

 

Mengingat posyandu tentu tak akan terpisah dari istilah lima meja. Yakni; pendaftaran, penimbangan, pengisian KMS, penyuluhan perorangan berdasarkan KMS, pelayanan KB, Imunisasi, Pemberian vitamin A Dosis Tinggi.

Namun, yang berjalan hanyalah terbatas pada kegiatan penimbangan bayi, pengisian KMS, pemberian makanan tambahan serta pemberian Vitamin A pada bulan Februari dan Agustus.
Posyandu masih terkesan sebagai rutinitas setiap bulan. Penimbangan balita, dan pemberian imunisasi, sementara komunikasi yang terbangun antara kader, pengunjung posyandu, para bidan, kader PKK tidak berjalan dengan baik.

Tenaga medis pun selalu berlindung di balik alasan kekurangan tenaga dan fungsi mereka hanya pelayanan, bukan sebagai penggerak masyarakat.

 

****

 

Lelaki Hebat di Posyandu
Beribu pujian akan keluar dari mulut ibu- ibu, jika melihat ada bapak- bapak yang membawa anaknya ke posyandu. Pujian itu seolah mengalahkan, pujian terhadap para ibu-ibu yang setiap bulannya dengan setia membawa anak mereka ke posyandu. Cerita itu akan menjadi topik yang menarik untuk dibicarakan.

Siang itu, seorang bapak penuh kepastian mengantar anaknya ke posyandu. Ini bukan kali pertama ia berkunjung ke posyandu. Secara bergantian ia dan istrinya megantar anak mereka ke posyandu. “Terkadang mereka datang bersama, membawa dua anak mereka”. Cerita salah seorang kader posyandu yang biasa melayaninya, dengan bangga.
“Andai semua bapak- bapak seperti Pak Zaka. Pasti mama- mama tidak perlu pusing berpikir bagaimana membagi waktu untuk urus rumah dan bawa anak ke posyandu”. Kata Maria Mansur (38) salah satu kader Posayandu Bougenvil tiga dengan ketusnya.
“Pasti setiap bulan tidak ada anak yang KMS-nya kosong karena tidak datang ke posyandu”, tambahnya seolah memperjelas pernyataannya, dengan logat timor yang terdengar agak kasar.

Keanehan tak nampak dalam diri Zakarias (30) seperti lelaki lainnya, ketika harus membawa anaknya ke posyandu. Bekerja sebagai koster di salah satu gereja tidak membuatnya lupa untuk membawa anak ke posyandu.
“Apa yang saya lakukan adalah wujud dari janji yang sudah saya ucapkan ketika menika. Ini anak kami, bukan anak saya atau dia. Jadi harus urus juga sama- sama”. Kisah bapak yang yang selalu tersenyum, bagai menikmati hidup tanpa beban ini.

Lelaki hebat tak hanya ditemui di bougenvil tiga. Dengan baju batik hijua seorang bapak membawa anaknya menuju posyandu bougenvil satu. Tanpa kata- kata cuma senyuman tipis, dia langsung meletakkan anaknya di dalam timbangan.
“Delapan kilogram beratnya”, kata sang kader! Sepertinya berat sang anak sesuai dengan umurnya yang masih sepuluh bulan. Tanpa komentar kader menulis di KMS (Kartu Menuju Sehat) sang bayi.

Merasa tidak ada masalah dengan anaknya, dia langsung pulang. Masih dengan senyuman yang tak pernah pudar.
“Dia itu guru. Tapi masih sempat antar anaknya ke posyandu”. Kata Rumiyati, ketua kader posyandu bougenvil satu ini.

 

Tak jauh dari tempat posyandu bougenvil satu. Setiap bulan tanggal 16 pasti rumah Ibu Getreda Natun akan ramai. Ya! Setiap tanggal itu adalah jadwal bagi posyandu bougenvil tujuh. Getreda Natun adalah ketua kader di posyandu tersebut. Rumahnya dipilih sebagai tempat posyandu setelah beberapa kali sempat berpindah- pindah.

Posyandu sudah hampir selesai di pukul 10.00. Waktu datang seorang ibu bersama suaminya sambil menggendong anak mereka. Langkah bapak itu terhenti ±200m dari posyandu. Anaknya diberikan ke gendongan sang istri. Bawah pohon yang rindang menjadi tempat duduknya, sambil menatap anak dan istriya yang melangkah ke posyandu. Memantau dari jauh sepertinya menjadi aktivitas sang bapak untuk beberapa waktu.

“Mengapa suaminya tidak diajak bergabung? Pasti senang punya suami yang mau mengantar ke posyandu.” tanya sang kader pada ibu tersebut.
“Dia malu, karena yang ada di posyandu semuanya perempuan”. Jawab sang ibu dengan perasaan bangga nampak dari matanya.
Meskipun cuma memantau dari jauh. Sebuah harapan, mematahkan rasa pesimis terasa muncul dalam benak.

Mungkinkah mereka adalah bagian dari beberapa orang yang merasa, bahwa tugas untuk menjaga, mendidik anak, dengan selalu memastikan kesehatan mereka adalah kewajiban semua orang. Tak peduli laki- laki atau perempuan, ayah atau ibu, saudara laki- laki atau saudara perempuan.

 

****

Perempuan Penjaga Masa Depan
Gadis kecil berusia kurang lebih 10- 11 tahun itu melangkah menuju posyandu. Sesekali terlihat ia menggendong adiknya, kemudian diturunkan jika merasa tak sanggup lagi menggendong. Diana nama gadis kecil itu.
“Mama lagi masak, jadi saya yang membawa adik ke posyandu”. Diana menjelaskan ketika ditanya ibu kader, sambil memberikan KMS adiknya pada sang kader.
“Bulan lalu datang posyandu?”. Sejenak berhenti sambil menulis KMS. Sang kader lanjut bertanya dengan senyuman di bibir: “Kenapa berat badanya turun?”.
Sambil menggeleng dengan raut kebingungan Diana menjawab “Tidak tahu, mama yang mengantar”.

Selesai menimbang, Diana boleh pulang dengan seribu satu pesan dari kader kepada ibunya.

Para kader begitu sibuk menulis bukan saja tentang adik Diana tetapi beberapa bayi, hingga ratusan. Dari KMS ke buku register, yang kemudian harus dilaporkan kepada ketua pokja IV untuk direkap semuanya.

Hasil rekapan dari posyandu akan dikalkulasikan ulang sesuai standar dari WHO, untuk menghitung tingkat gisi baik, sedang dan buruk. Sedangkan standar dari KMS tidak digunakan, hanya sekedar untuk mencatat perkembangan setiap bulannya di kartu kontrol.

“Sekarang, puskesmas sudah memakai standar WHO. Jadi rekapannya harus dihitung ulang. Jika memakai standar garis di KMS maka angka gizi buruk akan lebih banyak. Dibandingkan memakai standar WHO”. Jelas Ibu Hartini Anin yang setiap bulannya harus keliling sepuluh posyandu untuk merekap semua itu.

Posyandu sebagai pusat pelayanan yang terdekat di masyarakat, menjadi tempat yang paling gampang diakses untuk mengetahui perkembangan anak. Segala data yang diperoleh dari posyandulah yang akan dipakai oleh puskesmas sebagai laporan ke Dinas Kesehatan.
“Kami sebagai kader sepertinya hanya diperlukan kalau ada yang ingin mengambil data tentang gizi buruk. Setelah itu mereka akan cuek saja”. Ungkap Ibu Frederika Ogga- Djawa yang melayani sebagai kader kurang lebih delapan tahun.

Tambahnya sambil mengingat; “Kalau ada kunjungan tiba- tiba dari pihak terkait pasti kami yang dipanggil. Terdiam sambil mengerutkan dahi. “Waktu itu ada kunjungan dari Wakil Walikota dan rombongan. Tiba- tiba saya di telepon dokter harus segera siap- siap karena Pak wakil mau mengunjungi wilayah kami”. Sambil tersenyum ia melanjutkan: “Waktu itu saya membawa Pak Wakil ke wilayah yang mobil tidak bisa masuk. Jalan kaki juga susah. Tapi tidak apa- apa supaya pak Wakil juga tahu bagaimana keadaan wilayahnya”.

Menurut para kader, posyandu mengalami stagnasi karena banyak faktor, antara lain: kader kurang aktif dan kurang semangat, ada pendekatan proyek yang melemahkan inisiatif masyarakat (ada bantuan baru ke posyandu), kurangnya pemberdayaan.

Belum jelasnya siapa ”pemilik”posyandu juga menjadi masalah, masyarakat yang dikatakan pemilik posyandu “cuek”. Sedangkan puskesmas, karena merasa posyandu milik masyarakat, sehingga pengembangan bukan urusan mereka (puskesmas hanya untuk imunisasi).

 

Apapun tantangannya melayani di posyandu harus berjalan terus. Manggantung timbangan setiap bulan, sambil menanti ibu dan balita datang akan terus dilakukan. Tak perduli laki- laki, para bapak, saudara lelaki, berpartisipasi atau tidak, mencatat perkembangan anak dalam KMS terus dilakukan.
Mereka tak pernah tahu apa target MDGs. Yang pasti pelayanan mereka tidak hanya hingga 2015.

Mereka tak pernah membaca Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Mereka tak pernah mendengar pidato presiden tentang target negara untuk kesehatan. Mereka pun tak pernah tahu kalau anggaran negara kebanyakan hanya untuk belanja pegawai.
Yang pasti, menggantung timbangan untuk mengukur anak- anak yang adalah masa depan bangsa terus dilakukan. Meningkatkan kesehatan ibu dan anak dengan melayani di posyandu terus digeluti.

Apa mungkin tugas penjaga masa depan, menjadi tanggung jawab seorang wanita?
Karena perempuanlah yang mengatur ketersediaan pangan dalam keluarga. Ketika air susah untuk didapat, perempuan menjadi orang yang bertanggung jawab untuk mencari.
Perempuan juga yang menjadi kader posyandu. Yang setiap bulannya menggantung timbangan, demi mengukur perkembangan anak- anak sebagai sebuah harapan akan masa depan.

S E L E S A I

**Pernah dimuat dalam buku “MDGs as my Development Goals”, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), 2010.

---------------------------------

 

 

(Sepotong cerita dibalik proses repatriasi mandiri akhir 2009 – akhir 2010)

Saat ini jumlah pengungsi di Timor Barat berkisar 23.000 keluarga, mereka semua tersebar di Kota Kupang, kabupaten Kupang, TTS, TTU dan yang terbanyak ada di kabupaten Belu. Di antara mereka, sebagian besar sudah memiliki rumah tinggal yang cukup layak huni bantuan dari pemerintah dan organisasi internasional lainnya, namun tak sedikit juga dari mereka yang masih menempati kamp-kamp pengungsian. Sejak 1999 hingga 2008 secara umum ada tiga jenis program yang diluncurkan pemerintah untuk persoalan pengungsi ini yakni : Relokasi, Repatriasi dan Pemberdayaan.

 

Pada 2003, program repatriasi mulai berkurang peminatnya karena itulah sejak akhir 2005 program repatriasi tidak lagi dijalankan oleh pemerintah dan badan UN (UNHCR dan IOM). Bisa dikatakan sejak itu hampir tak ada eks pengungsi Timor Timur di Timor Barat ini berminat untuk pulang.

 

Sejak 1999 hingga 2005, berdasarkan rekapitulasi data pemerintah lebih dari 18.600-an keluarga atau lebih dari 55 ribu jiwa pengungsi telah kembali ke tanah kelahiran mereka melalui program repatriasi.

 

Minat untuk kembali ke tanah kelahiran ini (Repatriasi) mulai menurun seiring waktu terutama sejak 2005 hingga pertengahan 2009. Namun pada akhir 2009, pada bulan Desember, sekelompok kecil keluarga dari komunitas pengungsi asal Dillor – Viqueque di kamp Naibonat – Kupang meminta CIS Timor membantu mencari jalan keluar bagi 5 keluarga yang hendak kembali ke Timor Leste. Ini kejutan yang luar biasa mengingat fakta menurunnya minat untuk repatriasi sejak 2005 lalu.

 

Proses pemulangan secara sukarela dan mandiri awalnya cukup sulit, karena secara resmi program ini sudah tidak berjalan lagi, pada sisi lain kemampuan dana CIS Timor sangat terbatas. Akan tetapi repatriasi atau pulang kembali ke daerah asal adalah hak pengungsi yang harus dipenuhi, CIS Timor berprinsip bahwa kendala dana maupun daya tak bisa dijadikan alas an untuk tidak memenuhi hak para pengungsi ini. Dengan segala keterbatasan, CIS Timor berusaha untuk memfasilitasi proses pemulangan ini. Sumber dananya macam-macam, ada yang menyumbang secara pribadi, ada juga sumbangan dari organisasi, selain itu CIS Timor juga mengajukan proposal untuk mendapatkan dukungan transportasi dan dukungan biaya untuk konsumsi dan perawatan kesehatan kepada pemerintah. Karena proses yang panjang itu, CIS Timor baru bisa memulangkan ke-lima keluarga (12 jiwa) ini kembali ke kampung kelahiran mereka di Dillor-Viqueque-Timor Leste pada Juni 2010.

 

Salah satu faktor yang menyebabkan kegiatan ini berhasil adalah dukungan penuh dari pihak Timor Leste terutama jaringan CIS Timor di sana yang membentuk “Grupu Serviso Fila Hikas Ba Knua” atau “Working group to Repatriation”, mereka juga melakukan hal yang sama dengan yang CIS Timor lakukan di Timor Barat, menggalang sumbangan dari kantong-kantong pribadi orang-orang yang peduli dengan nasib pengungsi. Mereka juga melakukan lobi kepada pemerintah Timor Leste untuk mendukung proses ini. Secara umum CIS Timor dan FPPA bertanggungjawab memfasilitasi proses hingga ke perbatasan dan ”Working Group to Repatriation” bertanggungjawab memfasilitasi proses pemulangan dari perbatasan hingga ke kampung asal pengungsi.

 

Saat ini kami sedang memfasilitasi proses pemulangan 28 keluarga atau 81 jiwa dari kecamatan Kobalima-Belu ke Timor. Mereka sudah dicabut status kewarganegaraannya, sudah siap pulang ke kampung halamannya tetapi rencana ini masih tertunda karena beberapa kesulitan biaya pada teman-teman di Timor Leste, terutama untuk biaya transportasi dari perbatasan ke desa asal dan bekal hidup sementara selama sebulan bagi mereka yang kembali.

 

Hingga saat ini ke-28 keluarga ini masih terus menanti, mereka berharap bisa merayakan natal di kampung kelahiran mereka di Timor Leste bersama keluarga besar mereka.

 

Sejak Desember 2009, minat pengungsi untuk kembali ke Timor Leste terus meningkat sekalipun tak drastis namun trennya terus naik, hingga jelang akhir tahun ini tercatat sudah 60 keluarga yang difasilitasi untuk pulang ke Timor Leste. Bahkan hingga minggu lalu, masih ada komunitas eks pengungsi yang meminta kami untuk membantu memfasilitasi mereka pulang ke Timor Leste, tetapi kami belum berani menindaklanjuti permintaan mereka karena masih ada 28 keluarga yang kami fasilitasi saat ini belum berhasil pulang, sebab lainnya adalah kemampuan keuangan kami yang sangat terbatas, hal yang sama juga dialami oleh kawan-kawan di Timor Leste, karena itu kami bermimpi akan ada pihak lain entah itu pemerintah Indonesia atau Timor Leste atau badan-badan UN dan Internasional yang ikut mendukung proses ini, terutama dukungan keuangan dan kebijakan. Sehingga impian 28 keluarga eks pengungsi dan keluarga-keluarga eks pengungsi lainnya untuk merayakan natal di kampung kelahirannya dan berkumpul kembali dengan keluarga besarnya di sana bisa menjadi nyata.

 

Tentu banyak orang akan bertanya-tanya, mengapa sudah 11 tahun barulah keputusan untuk kembali ke tanah asal itu ada? Kenapa tidak dari dulu saat program repatriasi masih berjalan. Ada beberapa hal yang perlu jadi ingatan bersama untuk memahami soal ini.

 

Pertama, pengungsi Timor-Timur adalah korban konflik, setiap orang yang menjadi korban konflik tak lepas dari trauma pasca konflik, ada korban yang bisa sembuh dengan cepat tapi juga ada yang membutuhkan waktu lama untuk sembuh dari trauma itu.

 

Kedua, informasi akan situasi di daerah asal yang tak mereka ketahui secara jelas (seperti status tanah dan rumah mereka di sana, peneriumaan komunitas di kampung asal, dll) membuat mereka sulit mengambil keputusan.

 

Ketiga, persoalan pengungsian yang tak kunjung tuntas ditangani oleh pemerintah Indonesia seperti kondisi perekonomian mereka yang makin terpuruk, kurangnya akses mereka akan kebutuhan dasar (pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dll) dan ketiadaan lahan pertanian (mayoritas pengungsi adalah petani) membuat kehidupan mereka di lokasi pengungsian semakin sulit karena itu pilihan untuk kembali ke kampung asal menjadi pilihan terbaik bagi mereka untuk keluar dari kesulitan-kesulitan hidup di pengungsian.

 

Jika kita melihat kembali pada hak-hak yang melekat pada diri pengungsi, pertanyaan tersebut di atas sebenarnya tidak boleh ada, sebab salah satu HAK dari pengungsi sesuai Refugee Law adalah kembali ke tanah asal mereka. Untuk memenuhi HAK mereka yang satu ini, kami akui bukan hal yang mudah dan tentunya sulit berhasil tanpa dukungan banyak pihak entah itu pemerintah, entah itu badan internasional bahkan pribadi-pribadi yang peduli sekalipun dalam daya dan dana sangat dibutuhkan untuk memenuhi HAK mereka kembali ke tanah asalnya, tak peduli seberapa besar bentuk dukungannya saya yakin HAK dan impian penungsi Timor Timur untuk bisa kembali berkumpul dengan keluarga mereka di kampong halamannya pasti akan terwujud.

Jelang Natal di Kupang, 17 Desember 2010

 

 

------------------------------