Catatan Dialog Radio

DR. Yan Kolibau : "Kondisi wilayah barat yang miskin, pilihan pekerjaan yang sulit dan menurunnya tanggungjawab pemerintah pusat adalah masalah pokok yang menyebabkan persoalan warga baru eks Timor-Timur tidak berakhir sampai sekarang".

 

***

 

Oleh: Theo Wetangterah

 

***

Kabupaten Belu adalah salah satu Kabupaten penerima warga baru eks Timor-Timur pasca jajak pendapat tahun 1999. Dengan kehadiran mereka memberi masalah tersendiri bukan hanya bagi pemerintah kabupaten namun merupakan masalah Internasional. Hampir delapan tahun sudah Pemerintah Nasional, PEMDA Propinsi NTT, hingga di level Kabupaten Belu telah melakukan upaya penanganan warga baru ini bahkan juga memberikan perhatian kepada masyarakat lokal yang terkena dampak pengungsian. Dan hingga tahun 2008 ini, PEMDA NTT/SATKORLAK PB NTT termasuk Pemerintah Kabupaten Belu masih memiliki komitmen dan usaha untuk melanjutkan penyelesaian masalah warga baru eks Timor-Timur.

 

CIS Timor dan Oxfam GB selaku NGO yang peduli terhadap keberadaan warga baru eks Timor-Timur ini terus melakukan pendampingan dan advokasi untuk melanjutkan persoalan tersebut.

 

Salah satu bentuk kampanye dan advokasi CIS Timor dan Oxfam GB dalam mendukung program dan kebijakan pemerintah untuk melanjutkan penyelesaian masalah warga baru eks Timor-Timur di Timor Barat adalah dialog radio interaktif.

 

Dialog radio ini dimaksudkan agar terciptanya suatu koordinasi yang baik antara pemerintah, NGO dan masyarakat sipil sehingga bisa menghasilkan gagasan-gagasan baru dalam menjawab tantangan-tantangan yang dialami oleh berbagai pihak dalam penyelesaian masalah tersebut.

 

Pada 14 Pebruari 2008 di RSPK Belu, CIS Timor dan Oxfam GB dengan bantuan dana dari Uni Eropa menyelenggarakan dialog radio dengan menghadirkan Bupati Belu, DR. Yan Kolibau dan Winston Rondo sebagai Narasumber.

 

Kegiatan ini dilakukan dengan mengambil topik "Refleksi dan diskusi tentang usaha bersama Pemerintah, NGO dan masyarakat sipil dalam kerangka melanjutkan penanganan masalah warga baru eks Timor-Timur di Kabupaten Belu", dengan moderator Haris OEmatan.

 

Dalam pembicaraannya, Joachim Lopez menyatakan bahwa ada dua kegiatan pokok yang telah dan sementara ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belu dalam upaya untuk melanjutkan penyelesaian masalah warga baru eks Timor-Timur yaitu Perumahan dan Pemberdayaan.

 

"Kami sebagai pemerintah Kabupaten Belu akan terus berusaha untuk melanjutkan upaya ini", ujarnya saat diberikan kesempatan untuk menyampaikan materinya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemerintah Belu terus membuka ruang bagi seluruh elemen masyarakat untuk membantu dalam upaya penyelesaian masalah tersebut.

 

Menanggapi pertanyaan dari Fictor Borges, penghuni pemukiman yang dibangun oleh TNI dengan dana Depertemen Sosial di Asuulun tentang kemungkinan adanya perhatian pemerintah terhadap mereka dan warga baru lainnya yang masih menetap dikamp, Bupati Belu Joaquim Lopez mengatakan dalam tahun anggaran 2007 Departemen Sosial RI sudah mengalokasikan dana untuk pembangunan 1.500 unit rumah dengan alokasi 900 unit untuk warga baru dan 600 unit untuk warga lokal.

 

"Kalau untuk pemberdayaan kami sementara melakukan pola pemberdayaan dengan pendekatan kelompok ekonomi produktif, dan yang sementara berjalan adalah bantuan untuk kelompok tambal ban, dan peternakan", ujar Joachim.

 

Sementara itu Winston Rondo selaku Koordinator CIS Timor, salah satu LSM lokal yang sudah mendampingi warga baru eks Timor-Timur semenjak delapan tahun silam mengatakan bahwa, keberhasilan mereka dalam melakukan advokasi dan pendampingan terhadap warga baru kelahiran Timor-Timur ini tidak terlepas dari terbukanya ruang yang diberikan oleh pemerintah pada umumnya terlebih khusus pemerintah Kabupaten Belu.

 

"Seperti yang kita ketahui bahwa pada 31 Desember 2001 setelah penghentian pemberian bantuan oleh lembaga PBB, pengurusan masalah ini diserahkan kepada pemerintah pusat, namun oleh mereka malah masalah ini dibebankan kepada pemerintah daerah propinsi hingga kabupaten. Dan PEMDA yang paling konsisten dan cepat tanggap hanyalah PEMDA Belu", ujarnya mengawali pembicaraan.

 

"PEMDA kabupaten yang paling komit dalam penyelasaian masalah warga baru adalah PEMDA Belu dimana mereka mengalokasikan dana untuk penanganan masalah warga baru dalam APBD mereka, dan ini harus diikuti oleh PEMDA kabupaten lain yang juga menangani persoalan yang sama", tegasnya.

 

Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam upaya melanjutkan usaha penyelesaian masalah warga baru ini Pemerintah, NGO dan masyarakat sipil lainnya harus memfasilitasi kegiatan-kegiatan pendukung dalam upaya penuntasan masalah tersebut.

 

"Ada dua hal yang perlu kita lakukan yaitu penyelesaian pembangunan pemukiman dan pemberdayaan masyarakat yang berbasis integrasi", ujarnya.

 

"Hal ini harus terus kita lakukan karena menurut catatan kami ada peningkatan secara drastis, karena dari 170 kamp pengungsian pada tahun 1999 dan pada akhir 2007 berkurang hingga 50-an kamp pengungsian dengan 1000-1200 keluarga berada di kabupaten Belu dan kalau tahun 2008 ini tekat PEMDA Belu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pak Bupati, menurut kami persoalan bagi warga yang masih tinggal di kamp bisa dituntaskan".

 

Lain halnya dengan DR. Yan Kolibau. Sebagai salah satu narasumber ia melihat dari aspek mengapa persoalan warga baru eks Timor-Timur tidak pernah terselesaikan semenjak masa emergancy hingga sekarang.

 

"Bagaimana kita bisa membantu mereka dengan baik kalau kondisi bahagian barat yang miskin dengan Pendapatan Asli Daerah Propinsi NTT dan Kabupaten Belu hanya empat sampai enam persen dari total kebutuhan pengeluarannya, hal ini yang menyebabkan gubernur, bupati atau siapa saja tidak bisa menyambut saudara sekalian dengan kehangatan dari sisi ekonomi dengan memberikan rumah yang bagus, fasilitas kesehatan yang baik dan yang lainnya".

 

Selain karena kondisi wilayah barat yang miskin, menurut Yan Kolibau faktor pilihan pekerjaan yang sulit dan kurangnya ketegasan dari pemerintah pusat dalam menangani persoalan ini menjadi penyebab belum selesainya penanganan masalah warga baru eks Timor-Timur.

 

"Ketegasan atau sikap pemerintah pusat untuk bertanggung jawab penuh atas persoalan ini sangat dibutuhkan, karena bapak, ibu saya yang tinggal disini atas keputusan pemerintah yang ada di jakarta bukan keputusan Bupati Belu atau gubernur NTT". Lanjutnya karena itu kalau sudah mengambil keputusan maka pemerintah pusat harus bertanggunjawab penuh sampai tuntas persoalan ini, sesuai dengan waktu yang sudah disepakati bukan mengulur-ulur atau melempar tanggung jawab kepada Bupati Belu atau Gubernur.

 

Diakhir dialog radio yang dihadiri oleh 75 peserta yang berasal dari unsur pemerintah, dan warga baru kelahiran Timor-Timur dari berbagai lokasi di wilayah Belu ini, Bupati Belu mengharapkan agar dialog interaktif seperti ini harus tetap dilaksanakan guna penyamaan presepsi dan pemahaman dalam memandang persoalan yang dihadapi.

 

"Presepsi yang sama dalam memandang persoalan yang kita hadapi maka kita dapat membangun derap langkah untuk terus berupaya menanggulangi permasalahan-permasalahan yang masih kita hadapi baik sebagai pemerintah, LSM maupun masyarakat sipil yang lain", tegas Bupati Belu.

 

"Untuk warga baru, kami juga sangat harapkan selain bantuan yang diberikan oleh pemerintah maupun LSM, kita sendiri juga harus punya tekad yang kuat untuk keluar dari lingkaran permasalahan yang kita hadapi. Untuk penanggulangan kemiskinan tidak akan berhasil kalau tidak ada tekat yang kuat dari diri kita sendiri untuk keluar dari persoalan itu".

Sementara itu Pemerhati Sosial, DR. Yan Kolibau, mengatakan bahwa dalam upaya untuk mencari solusi terhadap persoalan pemberdayaan masyarakat.

 

"Masyarakat sendiri harus berani untuk merubah pola hidup dari profesi sebagai petani dan mencari profesi yang lain guna meningkatkan taraf hidup. Tentunya harus ada dukungan dari pemerintah maupun LSM untuk memberikan pelatihan terhadap mereka".

 

"Bagi saya, saya melihat daya juang yang ada pada diri bapak-ibu warga baru eks Timor-Timur. Ada semangat untuk mempertahankan hidup, semangat untuk berubah dan menata hidup baru. Yakinlah bahwa dengan modal kemampuan yang ada pada diri kita, dan proses bertahap dari pemerintah dan pihak-pihak terkait persoalan ini bisa kita selesaikan", tegas Winston mengakhiri dialog radio hari itu.

 

---------------------------